Reshuffle Menkeu 2025: Sri Mulyani Tersisih, Representasi Perempuan di Kabinet Kian Mengecil

Reshuffle kabinet yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 menjadi salah satu peristiwa politik paling mengejutkan tahun ini. Melalui Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025, Sri Mulyani Indrawati secara resmi digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah akibat pengunduran diri ataupun pencopotan, melainkan hak prerogatif Presiden. “Ya bukan mundur, bukan dicopot. Bapak Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif, maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” ujar Prasetyo seusai pelantikan.

Sekilas, pergantian ini bisa dibaca sebagai bagian wajar dari dinamika pemerintahan. Namun, di balik itu terselip pesan yang lebih dalam. Hilangnya sosok Sri Mulyani tidak hanya mengubah wajah teknokrasi fiskal Indonesia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana representasi perempuan di lingkar kekuasaan semakin menyempit.

Sri Mulyani sebagai Simbol Kepemimpinan Perempuan

Sri Mulyani bukan menteri biasa. Ia memiliki jejak panjang di tingkat global, pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia dan masuk dalam daftar World’s 100 Most Powerful Women versi Forbes. Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, ia dikenal konsisten menjaga disiplin fiskal, bahkan di masa-masa sulit seperti pandemi COVID-19. Sosoknya bukan hanya teknokrat, tetapi juga simbol kepemimpinan perempuan Indonesia yang mampu berdiri sejajar di panggung dunia.

Kehilangannya dari kabinet berarti hilangnya representasi figur perempuan yang menjadi teladan bagi generasi muda. Lebih dari sekadar kursi menteri, kehadiran Sri Mulyani telah menjadi bukti bahwa perempuan bisa mengisi ruang-ruang strategis negara dengan penuh integritas.

Representasi Perempuan yang Menyusut

Sejarah menunjukkan keterwakilan perempuan di kabinet selalu berfluktuasi. Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terdapat enam menteri perempuan. Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri hanya ada dua, sementara di era Susilo Bambang Yudhoyono jumlahnya berkisar empat hingga lima. Jokowi sempat mencatat rekor dengan delapan perempuan (23%) pada periode pertama, sebelum akhirnya turun drastis menjadi lima di periode kedua. Kini, setelah reshuffle 2025, jumlahnya menyusut lagi hingga sekitar 15%.

Artinya, hampir separuh populasi Indonesia yang terdiri dari perempuan hanya diwakili oleh segelintir figur di meja pengambilan keputusan nasional. Situasi ini menandai kemunduran dalam proses demokratisasi, yang seharusnya mendorong representasi yang lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Mengapa Kehadiran Perempuan Penting?

Teori kepemimpinan modern, khususnya transformational leadership, menekankan bahwa perempuan sering kali membawa gaya kepemimpinan yang lebih kolaboratif, visioner, dan komunikatif. Konsep ethics of care juga menjelaskan bahwa perspektif perempuan dalam memimpin sering lebih peka terhadap isu kesejahteraan sosial, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan.

Kehadiran perempuan terbukti memberi warna berbeda dalam kebijakan publik. Sri Mulyani dengan reformasi pajaknya, Retno Marsudi dengan konsistensi diplomasi Indonesia dalam isu Palestina dan Myanmar, serta Susi Pudjiastuti dengan gebrakan “tenggelamkan kapal” di sektor maritim adalah bukti konkret bahwa perempuan mampu membawa arah kebijakan yang progresif.

Sebaliknya, absennya perempuan dalam kursi strategis berpotensi membuat kebijakan publik kurang peka terhadap persoalan sehari-hari yang dihadapi mayoritas rakyat, seperti kesehatan ibu dan anak, perlindungan pekerja migran perempuan, hingga isu ekonomi keluarga.

Perbandingan dengan Negara Tetangga

Jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, langkah Indonesia terlihat mundur. Filipina telah dua kali dipimpin presiden perempuan di masa-masa kritis. Singapura mempercayakan portofolio penting seperti kesehatan dan pembangunan sosial kepada perempuan. Malaysia, meski belum ideal, mulai memperluas keterlibatan perempuan dalam kementerian strategis. Indonesia yang dulu pernah mencatat jumlah menteri perempuan terbanyak di kawasan pada 2014, kini justru kehilangan momentum itu.

Penutup

Reshuffle Menkeu 2025 seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai pergantian kursi teknokrat. Pergantian ini menjadi alarm keras bagi kualitas demokrasi Indonesia. Berkurangnya jumlah perempuan dalam kabinet bukan hanya berarti hilangnya simbol, melainkan juga hilangnya perspektif substantif yang penting dalam kebijakan publik.

Demokrasi yang sehat menuntut keberagaman perspektif. Tanpa perempuan di kursi strategis, Indonesia berjalan pincang—kehilangan akal sehat, empati, dan nurani yang mestinya hadir di ruang pengambilan keputusan. Hilangnya Sri Mulyani dari kabinet adalah kehilangan besar, bukan hanya bagi dunia politik, tetapi juga bagi arah pembangunan bangsa.

Ke depan, penting bagi pemerintah untuk tidak hanya menimbang aspek politik dan teknokratis dalam menentukan susunan kabinet, tetapi juga memastikan representasi perempuan yang layak. Representasi ini bukan sekadar simbol, melainkan jaminan bahwa kebijakan publik dapat lebih inklusif, progresif, dan berpihak pada kepentingan seluruh rakyat.