“ Kurikulum Merdeka Belajar Akan Berubah? Ini Klarifikasi dari Menteri Abdul Mu'ti"

     Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya akan meninjau kembali penerapan Kurikulum Merdeka yang saat ini berlaku. Pernyataan ini disampaikannya setelah acara serah terima jabatan dengan Mendikbud periode 2019-2024, Nadiem Makarim, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, pada Senin (21/10). Selain itu, ia juga menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi serta penghapusan Ujian Nasional (UN). Dengan demikian, muncul pertanyaan apakah Kurikulum Merdeka Belajar akan tetap dipertahankan atau dihapus di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Abdul Mu'ti menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka masih tergolong baru. Meskipun telah ditetapkan untuk diterapkan secara nasional, ia mengakui bahwa belum semua sekolah menerapkannya sepenuhnya. "Kita akan melihat dan tidak akan terburu-buru dalam mengambil kebijakan, terutama karena masih ada berbagai polemik yang berkembang di masyarakat," ujarnya.Terkait Ujian Nasional, sistem PPDB berbasis zonasi, serta Kurikulum Merdeka Belajar yang masih menjadi bahan perdebatan—Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji semuanya dengan cermat dan mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.Abdul Mu’ti menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kajian ilmiah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih fleksibel dan inklusif. Berikut beberapa program utama yang akan dijalankan oleh Kemendikdasmen di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti:

1.      Evaluasi Kurikulum Merdeka, UN, dan Sistem ZonasiAbdul Mu’ti berencana meninjau kembali kebijakan Kurikulum Merdeka, sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, serta penghapusan Ujian Nasional (UN). Meskipun UN telah dihapus sejak 2021, ada wacana untuk mempertimbangkan kembali pelaksanaannya. Sementara itu, sistem zonasi akan dievaluasi agar lebih adil dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

2.      Sekolah Unggul TerintegrasiKemendikdasmen akan mengembangkan konsep sekolah unggul terintegrasi, terutama di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program ini bertujuan untuk menciptakan akses pendidikan yang merata, dengan jurusan vokasi yang disesuaikan dengan potensi lokal dan kebutuhan industri, sehingga meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.

3.      Kolaborasi dengan PSSI untuk Pengembangan BakatUntuk mendukung potensi siswa di bidang olahraga, Kemendikdasmen akan bekerja sama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam mendirikan sekolah khusus pengembangan bakat sepak bola. Sekolah ini akan mengintegrasikan pendidikan akademik dan pelatihan olahraga guna mencetak atlet berprestasi yang juga memiliki latar belakang pendidikan yang kuat.

4.      Peningkatan Kualitas GuruFokus lain dari kepemimpinan Abdul Mu’ti adalah meningkatkan kompetensi guru, terutama dalam bidang numerasi dan sains. Melalui program ini, guru akan dibekali keterampilan yang lebih baik dalam mengajar sains dan teknologi, memastikan pendidikan yang lebih berkualitas bagi siswa.Belakangan ini, sebuah video yang menampilkan pernyataan Mendikdasmen mengenai arah kebijakan pendidikan ke depan beredar luas.

    Dalam video tersebut, Abdul Mu'ti secara singkat membahas konsep deep learning. Akibatnya, muncul spekulasi bahwa Kurikulum Merdeka akan segera digantikan. Deep learning sendiri merupakan salah satu teknik dalam kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan saraf tiruan (neural networks) untuk secara otomatis mengenali pola atau representasi data. Abdul Mu’ti menegaskan bahwa isu tersebut berasal dari aspirasi masyarakat, bukan merupakan pernyataan resmi dari pihaknya. "Itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat," ujarnya. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada kepastian apakah Kurikulum Merdeka akan dihentikan.