Drone Dilarang Digunakan, Ladang Ganja Jadi Alasan

“Gunung Bromo”, siapa yang tidak tahu dengan wisata alam satu ini? Gunung Bromo merupakan salah satu destinasi wisata di Taman Nasional yang terletak di Lumajang, Jawa Timur, Indonesia. Hingga saat ini, Gunung Bromo masih sering dikunjungi oleh para turis baik lokal maupun mancanegara. Gunung Bromo dikenal dengan keindahan alam sekitarnya yang masih sangat asri. Saat mengunjungi Gunung Bromo, terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, salah satunya pembatasan penggunaan drone di kawasan Bromo. Namun, dibalik hal itu, terdapat alasan tak terduga, yaitu diduga karena adanya ladang ganja di kawasan tertutup Gunung Bromo. Lalu, apakah alasan tersebut benar?

Puluhan titik ladang ganja telah ditemukan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Penemuan tersebut dibantu oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar TNBTS, Polres Lumajang, TNI, dan perangkat Desa Agrosari, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko, menyatakan bahwa temuan ladang ganja di kawasan TNBTS merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang sedang ditangani oleh Kepolisian Resor Lumajang pada September 2024 dengan bantuan teknologi drone.

Kawasan ladang ini ditemukan di sejumlah titik tersembunyi di wilayah Blok Pusung Duwur, yang termasuk dalam wilayah kerja Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Wilayah Senduro dan Gucialit. Saat ini, Kepolisian Resor Lumajang telah menetapkan empat tersangka pemilik ladang ganja tersebut berinisial N, B, Y, dan P, dengan barang bukti tanaman ganja sebanyak 41.000 batang yang tersebar di 48 lokasi.

Namun, pada kasus ini, Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) membantah dugaan rencana penutupan kawasan wisata dan dugaan pembatasan penggunaan drone dikarenakan adanya temuan ladang ganja ini. Pembatasan penggunaan drone di kawasan konservasi memang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Kehutanan. Regulasi ini sudah diterapkan sejak 2019 melalui SOP pendakian Gunung Semeru. Maka, dapat disimpulkan bahwa dugaan tersebut sama sekali tidak