Kemensos Salurkan Bantuan Logistik untuk Warga Terdampak Banjir di Sitaro

Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara. Bencana alam yang terjadi pada Senin dini hari tersebut menyebabkan kerusakan permukiman, fasilitas umum, serta menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan melalui koordinasi intensif antara Kemensos, pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan dasar para korban dapat segera terpenuhi di tengah kondisi darurat.“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak agar bantuan dapat segera sampai kepada masyarakat terdampak,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (5/1/2026).

Bantuan logistik yang dikirimkan mencakup berbagai kebutuhan pokok yang dibutuhkan warga selama masa pengungsian. Di antaranya adalah 100 lembar kasur, 200 lembar selimut, 200 paket makanan anak, 50 lembar tenda gulung, 200 paket family kit, 100 paket perlengkapan anak, 400 paket makanan siap saji, 500 paket lauk pauk siap saji, serta 500 kilogram beras. Seluruh bantuan tersebut dikirim melalui jalur laut pada malam hari guna menyesuaikan dengan kondisi geografis wilayah kepulauan.

Banjir bandang dilaporkan terjadi sekitar pukul 03.00 WITA. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kepulauan Siau selama beberapa jam diduga menjadi penyebab utama terjadinya luapan air yang membawa material batu, kayu, dan lumpur. Aliran deras tersebut menghantam permukiman warga yang berada di daerah aliran sungai dan wilayah rendah.

Empat kecamatan terdampak dalam peristiwa ini, yakni Kecamatan Siau Timur, Siau Timur Selatan, Siau Barat, dan Siau Barat Selatan. Akibat kejadian tersebut, delapan orang dilaporkan meninggal dunia, sementara belasan lainnya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan. Selain itu, sejumlah rumah warga mengalami kerusakan berat hingga ringan, sehingga tidak layak huni untuk sementara waktu.

Untuk mengantisipasi dampak lanjutan, pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana. Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat Bencana Banjir Bandang Nomor 1 Tahun 2026 yang berlaku sejak 5 hingga 18 Januari 2026. Penetapan status tersebut bertujuan untuk mempercepat mobilisasi bantuan dan penanganan darurat di lapangan.

Saat ini, ratusan warga terdampak telah mengungsi ke sejumlah lokasi yang dinilai aman. Data sementara mencatat sebanyak 37 kepala keluarga atau 105 jiwa mengungsi di Gereja Betabara Paseng. Sementara itu, 54 kepala keluarga dengan total 287 jiwa mengungsi di Museum Ulu. Total pengungsi di dua titik tersebut mencapai 91 kepala keluarga atau 392 jiwa.

Di sisi lain, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara bersama Taruna Siaga Bencana (Tagana) tengah dalam perjalanan menuju Kepulauan Siau dengan menggunakan kapal laut. Tim tersebut membawa logistik tambahan sekaligus menyiapkan pendirian dapur umum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para pengungsi.Kemensos juga menyesuaikan mekanisme pemenuhan kebutuhan logistik dengan kondisi lapangan. Mengingat akses menuju beberapa lokasi terdampak hanya dapat dilalui menggunakan perahu dengan kapasitas angkut terbatas, sebagian kebutuhan dipenuhi melalui pembelanjaan langsung di wilayah terdekat.

Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau perkembangan situasi di lokasi bencana dan siap memberikan dukungan tambahan apabila dibutuhkan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan, mengingat cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan relawan, diharapkan proses penanganan darurat dapat berjalan optimal. Fokus utama saat ini adalah penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta pemulihan kondisi masyarakat terdampak agar dapat kembali menjalani aktivitas secara normal.