Netizen Pilih-Pilih? Membongkar Standar Ganda Cancel Culture di Indonesia

Fenomena cancel culture semakin sering muncul dalam ruang digital Indonesia. Setiap kali seorang figur publik terseret kontroversi, reaksi netizen kerap datang beramai-ramai, mulai dari kritik keras hingga ajakan boikot. Namun, yang menarik, perlakuan ini tidak selalu konsisten. Ada figur publik yang langsung “dihukum” tanpa ampun, sementara yang lain justru diberi ruang maaf dan kesempatan kedua. Perbedaan perlakuan inilah yang memunculkan pertanyaan tentang standar ganda dalam praktik cancel culture di Indonesia.

Memahami Cancel Culture di Ruang Digital

Secara sederhana, cancel culture merujuk pada tindakan kolektif publik untuk menarik dukungan terhadap seseorang yang dianggap melakukan kesalahan, baik secara moral, etika, maupun sosial. Di Indonesia, praktik ini tumbuh subur seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi dan penghakiman. Netizen tidak hanya menyuarakan opini, tetapi juga berupaya memberi sanksi sosial, seperti memboikot karya atau menekan merek agar memutus kerja sama.

Dalam konteks tertentu, cancel culture dipandang sebagai alat kontrol sosial. Publik merasa memiliki kuasa untuk menegur figur publik agar lebih bertanggung jawab atas pengaruh yang mereka miliki. Namun, masalah muncul ketika penerapannya tidak merata.

Siapa yang Dibatalkan, Siapa yang Dimaafkan

Tidak semua kasus berujung pada konsekuensi yang sama. Beberapa artis atau influencer kehilangan kontrak dan panggung publik hanya dalam hitungan hari. Di sisi lain, ada pula figur yang tetap bertahan meski diterpa kontroversi serupa. Perbedaan ini sering kali tidak ditentukan oleh berat ringannya kesalahan, melainkan oleh faktor lain seperti popularitas dan citra yang sudah terbangun.

Figur publik dengan basis penggemar kuat cenderung lebih “kebal” terhadap cancel culture. Loyalitas penggemar membuat narasi pembelaan cepat menyebar, bahkan sebelum fakta sepenuhnya jelas. Akibatnya, kritik yang muncul sering tenggelam oleh dukungan emosional.

Peran Fanatisme dan Popularitas

Fanatisme penggemar menjadi salah satu kunci utama dalam standar ganda ini. Penggemar tidak hanya mengonsumsi karya idola, tetapi juga membangun ikatan emosional. Ketika idola mereka diserang, respons yang muncul bukan evaluasi kritis, melainkan pembelaan tanpa syarat. Kesalahan sering dianggap sebagai fitnah, kesalahpahaman, atau hal yang “manusiawi”.

Sebaliknya, figur publik dengan basis penggemar lebih kecil atau citra yang sudah rapuh cenderung lebih mudah dijatuhkan. Dalam kasus ini, cancel culture berubah menjadi penghakiman sepihak yang minim empati.

Dampak terhadap Karier dan Kesehatan Mental

Konsekuensi cancel culture tidak hanya berdampak pada karier, tetapi juga kesehatan mental individu yang menjadi sasaran. Tekanan publik, hujatan massal, dan kehilangan pekerjaan dapat memicu stres berat. Ironisnya, ketika figur tertentu “dimaafkan” dengan cepat, ketidakadilan sosial pun terasa semakin nyata.

Selain itu, dampak cancel culture tidak berhenti pada individu. Produksi film, musik, atau konten digital melibatkan banyak pihak di balik layar yang turut terdampak akibat boikot publik.

Antara Kontrol Sosial dan Penghakiman Massal

Di satu sisi, cancel culture mendorong figur publik lebih berhati-hati dalam bersikap. Namun, di sisi lain, praktik ini rawan berubah menjadi penghakiman massal yang menutup ruang klarifikasi dan perbaikan. Terlebih jika isu yang beredar belum terverifikasi secara utuh.

Standar ganda dalam cancel culture menunjukkan bahwa emosi kolektif sering kali lebih dominan daripada prinsip keadilan. Netizen cenderung bereaksi berdasarkan kedekatan emosional, bukan pertimbangan etis yang konsisten.

Fenomena cancel culture di Indonesia mencerminkan dinamika kekuasaan baru di ruang digital. Namun, ketika penerapannya tidak adil dan pilih-pilih, nilai kontrol sosial yang diharapkan justru melemah. Tantangan ke depan bukan soal menghentikan kritik, melainkan membangun budaya digital yang lebih kritis, adil, dan memberi ruang bagi tanggung jawab sekaligus pemulihan. Tanpa itu, cancel culture berisiko menjadi sekadar amarah kolektif yang tidak mendidik.