Diplomasi Pragmatis: Evaluasi Keanggotaan 'Board of Peace' di Era Prabowo

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai pergeseran seismik dalam cara Indonesia memandang dirinya di panggung dunia. Jika pada dekade sebelumnya Indonesia sering kali tampil sebagai "jembatan" yang pasif atau pendengar yang baik dalam berbagai forum internasional, di era Prabowo, paradigma tersebut berubah menjadi diplomasi yang jauh lebih asertif dan berbasis pada kekuatan nyata. Evaluasi terhadap keanggotaan Indonesia dalam berbagai Board of Peace atau lembaga-lembaga perdamaian internasional menjadi agenda krusial karena Prabowo memahami bahwa perdamaian dunia tidak bisa hanya dicapai dengan retorika semata, melainkan melalui keseimbangan kekuatan (balance of power) dan diplomasi pertahanan yang solid. Dalam pandangan Prabowo, keanggotaan Indonesia di lembaga-lembaga tersebut tidak boleh hanya menjadi sekadar angka pelengkap atau aktivitas seremonial yang menghabiskan anggaran negara tanpa memberikan dampak strategis bagi kedaulatan nasional.Langkah evaluasi ini berakar pada filosofi "Seribu Kawan Terlalu Sedikit, Satu Musuh Terlalu Banyak," namun dengan catatan penting bahwa pertemanan tersebut haruslah yang saling menghormati dan tidak mengerdilkan posisi Indonesia. Prabowo melihat bahwa banyak lembaga internasional yang mengklaim diri sebagai penjaga perdamaian sering kali terjebak dalam kepentingan negara-negara besar atau sekadar menjadi ajang perdebatan tanpa solusi konkret. Oleh karena itu, evaluasi ini bertujuan untuk memetakan kembali mana forum yang benar-benar efektif dalam meredam konflik regional—seperti di Laut China Selatan atau krisis Myanmar—dan mana forum yang hanya menjadi beban birokrasi. Bagi Prabowo, efektivitas diplomasi perdamaian harus diukur dari kemampuannya mencegah perang dan melindungi jalur perdagangan internasional yang vital bagi ekonomi Indonesia.Dalam konteks global yang semakin multipolar, Prabowo menempatkan Indonesia sebagai kekuatan tengah yang otonom. Evaluasi keanggotaan dalam dewan-dewan perdamaian dunia juga mencerminkan sikap kritis terhadap standar ganda yang sering terjadi dalam politik internasional. Prabowo secara konsisten menyuarakan pentingnya reformasi pada lembaga-lembaga multilateral agar lebih inklusif bagi negara-negara berkembang (Global South). Dengan melakukan evaluasi, Indonesia ingin memastikan bahwa suaranya di dalam dewan perdamaian memiliki bobot yang cukup untuk memengaruhi keputusan-keputusan besar, terutama yang berkaitan dengan pengiriman pasukan perdamaian PBB (Peacekeepers). Mengingat Indonesia adalah salah satu kontributor pasukan terbesar, Prabowo menuntut peran yang lebih strategis dalam perancangan mandat misi perdamaian tersebut, bukan sekadar mengirimkan personel ke lapangan tanpa keterlibatan dalam pengambilan kebijakan di level manajerial atau dewan direksi.Selain itu, evaluasi ini juga berkaitan erat dengan modernisasi pertahanan Indonesia. Prabowo percaya bahwa "diplomasi tanpa kekuatan militer adalah seperti musik tanpa instrumen." Dengan mengevaluasi posisi Indonesia di forum perdamaian dunia, pemerintah berupaya menyinkronkan kebijakan pengadaan alutsista dengan komitmen internasional. Indonesia ingin menunjukkan bahwa penguatan militer domestik bukanlah bentuk ancaman, melainkan modalitas untuk menjadi penjamin perdamaian yang lebih mumpuni di kawasan. Evaluasi ini mencakup peninjauan kembali apakah keterlibatan Indonesia dalam pakta-pakta tertentu atau dialog keamanan multilateral selaras dengan prinsip bebas aktif yang murni, atau justru menarik Indonesia ke dalam polarisasi yang merugikan. Prabowo menginginkan Indonesia menjadi "jangkar" stabilitas di Indo-Pasifik yang mampu berbicara dengan posisi tawar yang setara baik dengan Amerika Serikat, China, maupun Rusia.Dampak dari evaluasi ini mulai terlihat pada cara Indonesia merespons konflik-konflik besar seperti perang Rusia-Ukraina atau situasi di Gaza. Prabowo tidak ragu mengajukan proposal perdamaian yang terkadang dianggap kontroversial oleh Barat karena terlalu pragmatis, namun baginya, yang terpenting adalah penghentian pertumpahan darah secara cepat. Keanggotaan di dewan perdamaian dievaluasi berdasarkan seberapa besar ruang yang diberikan kepada Indonesia untuk mengusulkan inisiatif-inisiatif berani seperti itu. Jika sebuah lembaga internasional dianggap terlalu kaku atau didominasi oleh satu kepentingan blok, maka di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia kemungkinan besar akan mengalihkan fokus dan energinya ke forum yang lebih fungsional atau bahkan menginisiasi dialog-dialog perdamaian baru yang bersifat bilateral maupun minilateral yang lebih lincah dan berorientasi pada hasil.Secara administratif dan fiskal, evaluasi ini juga mencerminkan prinsip efisiensi yang ketat. Prabowo menekankan bahwa setiap keterlibatan internasional harus memberikan return on investment yang jelas bagi rakyat Indonesia, baik dalam bentuk stabilitas keamanan, transfer teknologi pertahanan, maupun pembukaan akses pasar internasional. Diplomasi "meja makan" yang sering dipraktekkan Prabowo—membangun hubungan pribadi dengan pemimpin dunia—menjadi instrumen penting yang melengkapi keterlibatan formal di organisasi internasional. Dengan mengevaluasi keanggotaan secara kritis, Indonesia di bawah Prabowo sedang melakukan re-branding diri: bukan lagi sebagai negara yang hanya "ikut serta," melainkan sebagai kekuatan menengah yang berdaulat, mandiri, dan mampu mendikte agenda perdamaian dunia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan nasionalnya sendiri.Akhirnya, evaluasi terhadap Board of Peace ini adalah manifestasi dari visi Prabowo tentang "Indonesia Emas 2045" yang harus didukung oleh lingkungan internasional yang stabil. Tanpa perdamaian dunia, pertumbuhan ekonomi domestik akan terganggu. Namun, perdamaian yang dicari Prabowo bukanlah perdamaian karena ketundukan, melainkan perdamaian yang lahir dari martabat dan kekuatan. Melalui proses evaluasi yang mendalam ini, Indonesia sedang memastikan bahwa setiap langkah diplomasinya di masa depan akan lebih tertata, memiliki taring, dan benar-benar dihormati oleh komunitas internasional sebagai suara dari bangsa besar yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata dalam percaturan politik global.