Demonstrasi Mahasiswa di Gedung DPR Menolak Revisi UU TNI

Politik Penulis Ika Putri Widyanti
Rabu, 23 April 2025 - 00:05
Gambar Berita
Winnicode Officials

Demonstrasi mahasiswa kembali mengguncang Gedung DPR RI pada pertengahan Maret 2025, dengan ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk menolak Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran bahwa revisi tersebut akan memberikan kewenangan lebih besar kepada militer dalam urusan sipil, termasuk mengizinkan mereka menduduki jabatan di institusi non-militer. Mahasiswa melihat kebijakan ini sebagai langkah mundur bagi demokrasi dan mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan.

Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) serta berbagai kelompok masyarakat sipil menggelar protes dengan membawa spanduk dan berorasi di depan Gedung DPR. Mereka menuntut pembatalan revisi UU TNI, reformasi institusi militer, serta penghapusan dominasi TNI dalam jabatan sipil. Demonstrasi ini juga menjadi bentuk penolakan terhadap kembalinya dwifungsi ABRI yang pernah menjadi bagian dari rezim otoriter di masa lalu.

Situasi di depan Gedung DPR sempat memanas ketika mahasiswa mencoba menjebol pagar besi untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada anggota dewan. Aparat kepolisian yang berjaga merespons dengan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Bentrokan kecil tak terhindarkan, menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami luka-luka akibat gas air mata dan dorongan aparat keamanan.

Di sisi lain, Ketua DPR RI menyatakan bahwa pihaknya siap mendengarkan aspirasi mahasiswa dan masyarakat terkait revisi UU TNI. Namun, pernyataan ini dianggap sebagai bentuk formalitas tanpa kepastian akan adanya perubahan dalam pembahasan undang-undang tersebut.

Demonstrasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan negara. Mereka berupaya memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap terjaga dan tidak ada kekuatan yang mencoba mengembalikan sistem pemerintahan ke arah otoritarianisme. Meski demikian, aksi demonstrasi perlu dilakukan secara damai dan strategis agar pesan yang ingin disampaikan benar-benar didengar oleh pihak berwenang dan masyarakat