Sumatra Lumpuh: Kerusakan Parah, Pemerintah Gelontorkan Dana Triliunan

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra - Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat - selama sepekan terakhir menciptakan kerusakan dalam skala besar pada permukiman, infrastruktur umum, serta lahan produktif masyarakat. Di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, aliran sungai yang meluap menghanyutkan puluhan rumah dan merusak jaringan irigasi pertanian. Di Aceh Besar, longsor menutup akses jalan provinsi sehingga sejumlah desa terisolasi dan bantuan sulit menjangkau wilayah tersebut. BPBD mencatat lebih dari 12.000 warga mengungsi di 51 titik pengungsian yang tersebar di sekolah, balai desa, masjid, dan tenda darurat. Listrik padam di beberapa wilayah dan layanan komunikasi juga sempat terputus akibat kerusakan jaringan. Selain itu, sawah dan kebun warga terendam banjir sehingga berpotensi mengganggu pasokan pangan lokal dalam beberapa bulan mendatang. Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi, sehingga petugas mengimbau warga untuk menjauhi bantaran sungai serta lereng bukit yang dinilai rentan longsor susulan.Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran pemulihan senilai lebih dari Rp 51 triliun untuk rekonstruksi infrastruktur, hunian sementara, serta rehabilitasi permukiman dan fasilitas umum yang rusak. Hingga Selasa (9/12), proses pendistribusian logistik masih dilakukan secara bertahap oleh tim gabungan dari BNPB, TNI, Polri, dan relawan organisasi kemanusiaan. “Prioritas kami saat ini adalah membuka akses jalan dan mengevakuasi warga yang masih terjebak di wilayah terisolasi,” kata Kepala BNPB wilayah Sumatra, Arif Mahendra. Pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk memetakan kerusakan yang paling mendesak dan menyalurkan bantuan sesuai kebutuhan lapangan. Bantuan berupa makanan siap saji, air minum, selimut, obat-obatan, serta layanan kesehatan darurat menjadi kebutuhan utama di lokasi pengungsian. Sejumlah posko dapur umum telah beroperasi di Kabupaten Pidie, Aceh Besar, Pasaman Barat, dan Langkat untuk memastikan pasokan makanan tetap tersedia bagi warga yang terdampak.Bencana ini kembali menjadi peringatan penting mengenai kelemahan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan, terutama di daerah yang mengalami alih fungsi lahan dan pembangunan permukiman tanpa penataan tata ruang yang memadai. Pakar lingkungan dari Universitas Andalas, Rendra Susilo, menilai bahwa intensitas banjir semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat hilangnya kawasan resapan air dan pembukaan lahan di daerah perbukitan. Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan pengelolaan air, memperbaiki sistem drainase, serta memperketat izin pembangunan di wilayah yang rentan longsor. Masyarakat diimbau tetap waspada menghadapi musim penghujan yang diprediksi masih berlangsung beberapa minggu ke depan. Rencana pemulihan jangka panjang mencakup pembangunan hunian layak bagi korban, normalisasi aliran sungai, serta perbaikan jaringan jalan dan jembatan. Pemerintah berharap program rekonstruksi tidak hanya mengatasi dampak bencana saat ini, namun juga meningkatkan kesiapsiagaan di masa mendatang agar kerugian serupa dapat ditekan seminimal mungkin.