Lambatnya Pemulihan Banjir di Aceh Picu Kemarahan Warga

ACEH — Lambatnya proses pemulihan pascabanjir di sejumlah wilayah Aceh memicu kekecewaan dan kemarahan warga terdampak. Hingga beberapa pekan setelah banjir surut, banyak masyarakat mengaku belum merasakan perbaikan signifikan, baik dari sisi infrastruktur, bantuan logistik, maupun kepastian relokasi bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.

Di beberapa kabupaten yang terdampak cukup parah, kondisi permukiman warga masih memprihatinkan. Lumpur sisa banjir belum sepenuhnya dibersihkan, jalan lingkungan rusak, serta fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas belum kembali berfungsi normal. Warga terpaksa beraktivitas dengan keterbatasan, bahkan sebagian masih bergantung pada bantuan swadaya dari komunitas dan relawan.

“Kami tidak menuntut berlebihan, hanya ingin ada kejelasan dan tindakan nyata,” ujar seorang warga yang rumahnya terendam banjir hingga setinggi dada orang dewasa. Ia mengaku kecewa karena bantuan awal memang sempat datang, namun tindak lanjut setelah masa darurat dinilai sangat lambat. Kondisi ini membuat banyak warga merasa seolah dilupakan setelah sorotan media mereda.

Masalah utama yang dikeluhkan masyarakat adalah lambannya pendataan kerusakan dan korban. Tanpa data yang jelas, bantuan lanjutan dinilai tidak tepat sasaran. Sejumlah warga mengaku belum terdata secara resmi meskipun rumah mereka rusak berat. Hal ini memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang sama-sama terdampak bencana.

Selain persoalan bantuan, pemulihan infrastruktur juga menjadi sorotan. Jalan rusak menghambat distribusi logistik dan aktivitas ekonomi warga. Para petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal kesulitan kembali bekerja karena akses menuju lahan dan wilayah tangkapan belum sepenuhnya pulih. Akibatnya, pendapatan masyarakat menurun drastis dan memperpanjang penderitaan pascabanjir.

Pemerintah daerah menyatakan bahwa proses pemulihan membutuhkan waktu dan harus melalui tahapan administrasi serta koordinasi lintas instansi. Keterbatasan anggaran dan luasnya wilayah terdampak disebut menjadi tantangan utama. Meski demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kekecewaan warga yang berharap langkah lebih cepat dan responsif.

Pengamat kebencanaan menilai lambatnya pemulihan tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga psikologis. Ketidakpastian dan rasa diabaikan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, transparansi informasi dan komunikasi yang intens dengan warga terdampak dinilai sama pentingnya dengan bantuan material.

Di tengah kekecewaan, warga berharap pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Mereka mendesak adanya jadwal pemulihan yang jelas, pendataan ulang yang akurat, serta pengawasan ketat agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Bagi warga Aceh, pemulihan pascabanjir bukan sekadar membangun kembali rumah dan jalan, tetapi juga memulihkan rasa aman dan kepercayaan akan kehadiran negara di saat paling dibutuhkan.