Gencatan Senjata Gagal: Gaza Masih Hadapi Krisis Kemanusiaan

Kesepakatan gencatan senjata Israel-Palestina di Gaza berada di ujung tanduk. Diketahui Israel membombardir wilayah Gaza  melalui serangan udara sepanjang hari dan menewaskan 104 orang pada Rabu (29/10/2025). Seolah melegalkan serangan tersebut, pihak Israel menyatakan tindakan tidak manusiawi itu sebagai bentuk pertahanan kedaulatan. Dilansir dari CNBC Indonesia, tentara Israel (IDF) mengatakan mereka masih berkomitmen pada gencatan senjata yang disokong oleh Aemerika Serikat (AS). Tapi mereka menegaskan tidak akan membiarkan serangan pihak Hamas kepada pasukan mereka.

Israel menyatakan tentaranya telah tewas dalam serangan bersenjata oleh sekelompok orang dalam wilayah “garis kuning” dekat Belt Lahia di daerah dekat Gaza pada Selasa sebelumnya (28/10/2025). Pihak Israel mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya mempertahankan keamanan dengan cara mereka.

“Kami ingin memastikan bahwa tujuan yang disepakati Presiden Trump dan kami, yaitu melucuti Hamas dan demiliterisasi Gaza, pada akhirnya tercapai. Ada Upaya Nyata di sini dalam kerja sama, dengan keamanan berada di tangan kami sendiri”, tegas Netanyahu pada Rabu (29/10/2025) saat mengunjungi fasilitas militer tempat pasukan AS memantau gencatan senjata, dilansir Reuters, Kamis (30/10/2025)

Namun di pihak lain, Hamas membantah tuduhan tersebut. Hamas menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan kampanye sistematis misinformasi, pemalsuan dan kebohongan Israel. Hamas mengatakan hal tersebut ditujukan untuk memutar balik fakta dan memburamkan kejahatan yang masih terus dilakukan pihak Israel kepada warga sipil.

Disamping kembali memanasnya kondisi wilayah Gaza, mirisnya terdapat ancaman serius pula bagi masyarakat Palestina. Problematika tersebut terkait dengan aspek kemanusiaan bagi warga yang apabila tidak segera tertangani akan berdampak pada keberlanjutan palestina sendiri.

Aspek Krisis Kemanusiaan Krusial Yang Dialami Palestina

Berdasarkan laporan dari United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), terhitung 90% dari 2.1 juta populasi penduduk wilayah Gaza saja telah mengungsi. Wilayah Pendudukan Palestina mengalami krisis kemanusiaan sebagai akibat dari sengketa politis berkepanjangan dan pendudukan militer Israel selama lebih dari 56 tahun serta blokade Gaza selama 16 tahun. Gencatan senjata yang disepakati beberapa waktu lalu memang sempat menyebabkan turunnya intensitas konflik militer, meskipun kondisi terbaru kembali menunjukkan adanya ketegangan. Situasi tersebut justru semakin memperparah risiko krisis kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina. 

Infrastruktur Penunjang Masyarakat yang Hancur

Banyak terjadi kerusakan parah pada infrastruktur publik di Gaza.infrastruktur tersebut meliputi rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, serta jaringan listrik. PBB memperkirakan kerusakan di Gaza setara dengan nilai US$70 miliar. Dikutip BBC Indonesia (17/10/2025), Jaco Cilliers, Perwakilan Khusus UNDP untuk Palestina menyebut persentase tingkat kehancuran Jalur Gaza, “berada di kisaran 84%, dan beberapa wilayah seperti kota Gaza bahkan mencapai 92%”, tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan biaya, tenaga dan waktu yang tidak sedikit untuk membenahi kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Kesulitan bertambah sebab munculnya kembali ketegangan konflik militer baru di wilayah Gaza. Perbaikan infrastruktur menjadi sektor krusial untuk menunjang pemulihan sektor-sektor lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Krisis Kesehatan Untuk Masyarakat

Sektor kesehatan menjadi sektor paling kritis di wilayah Gaza. Dalam laporan OCHA sejak 7 Oktober 2025 hingga 18 Juni 2025 saja, Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan setidaknya terdapat 56.637 warga Palestina tewas dan 129.880 orang terluka. OCHA juga menyebutkan bahwa rumah sakit di Gaza kewalahan menghadapi kekurangan pasokan medis dan bahan bakar. Tidak hanya itu, dilaporkan juga banyak tenaga medis yang mengalami kelelahan. Jika kondisi konflik terus berlanjut, maka situasi pelik pada sektor kesehatan ini tidak ayal juga akan menjadi semakin runyam. Dengan demikian, diperlukan penanganan intensif pada sektor ini. 

Krisis Pangan dan Akses Air Bersih

Sektor pangan dan akses air bersih menjadi aspek dasar penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat Gaza. Unicef mengatakan, setidaknya 70% dari 600 fasilitas air dan sanitasi di wilayah Gaza mengalami kerusakan atau hancur sejak 7 Oktober 2023. Minimnya akses bantuan internasional yang dapat masuk juga menjadi lambatnya pemulihan pada sektor ini. Selain itu, kurangnya pasokan makanan, kerusakan infrastruktur air dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit.

Krisis Pendidikan

Pendidikan kerap menjadi sektor yang tidak banyak dibicarakan dalam hal pembicaraan pascakonflik. Padahal sektor ini memegang peranan penting dalam proses pembangunan berkelanjutan jangka panjang. UNRWA, Badan milik PBB untuk pengungsi Palestina melaporkan, 91.8% bangunan sekolah membutuhkan rekonstruksi total atau perbaikan dalam skala besar agar kembali berfungsi dengan semestinya.

Banyak sekolah yang mengalami kerusakan berat atau bahkan dialihfungsikan sebagai tempat pengungsian. Hal tersebut kemudian yang membuat proses belajar terganggu. Risiko terbesar akibat krisis pada sektor ini adalah terbentuknya kondisi ‘lost generation’, yakni generasi yang kehilangan peluang untuk berkembang dalam jangka waktu ke depan. Dibutuhkan upaya serius dalam memperbaiki sektor pendidikan untuk masa depan generasi muda Gaza.

Krisis Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan

Konflik berkepanjangan di wilayah Gaza merusak aktivitas ekonomi lokal masyarakat Gaza. Banyak terjadi kebangkrutan bisnis, terbatasnya kegiatan transaksi dagang akibat blokade, hingga  melonjaknya jumlah pengangguran. Kondisi konflik ini juga menutup banyak lapangan pekerjaan sebagai sumber penghasilan masyarakat. Tanpa pergerakan sektor ekonomi, masyarakat Gaza akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembenahan secara mandiri untuk sektor-sektor lain.

Konflik wilayah yang terus terjadi membawa dampak buruk berkepanjangan bagi masyarakat di wilayah Jalur Gaza. pemulihan krisis kemanusian di Palestina memerlukan pendekatan yang sistematik. Proses berbenah pascakonflik harus memiliki sifat terencana, berkesinambungan lintas sektor dan berkelanjutan.