Demonstrasi BRIN Terkait Sistematika Pekerjaan Para Pegawai, Beberapa Bahkan di Mutasi ke Kementerian Lain

Demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi sorotan publik. Aksi ini berlangsung pada Selasa (27/5) di Kantor BRIN, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Para demonstran menuntut pencopotan Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, serta pembatalan kebijakan pemetaan pegawai yang dianggap merugikan.

Demonstrasi ini dipicu oleh kebijakan BRIN yang mewajibkan pegawai bekerja di homebase unit masing-masing mulai tahun 2025. Kebijakan ini menyebabkan sejumlah pegawai ditempatkan sementara di lokasi yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka. Selain itu, beberapa pegawai juga mengalami mutasi eksternal ke kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah, yang dianggap sebagai bentuk pemaksaan.

Para ASN yang melakukan aksi protes menyebut bahwa kebijakan ini menghancurkan ekosistem ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) nasional. Mereka menilai bahwa kepemimpinan Laksana Tri Handoko bersifat otoriter, sewenang-wenang, dan tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan masa depan riset dan inovasi di Indonesia.

Dalam aksi yang digelar di lobby Gedung B.J. Habibie, para ASN menyampaikan lima tuntutan utama.

1. Pemberhentian segera Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dan kroni-kroninya.

2. Pertanggungjawaban hukum atas kehancuran aset dan masa depan IPTEK nasional.

3. Pembatalan kebijakan yang dilakukan secara sepihak dan tidak bertanggung jawab.

4. Pemulihan ekosistem IPTEK nasional yang telah dirusak oleh kebijakan BRIN.

5. Pengembalian para peneliti ke homebase masing-masing.

Demonstrasi ini juga mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri, yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Para demonstran berharap tuntutan mereka dapat segera ditindaklanjuti.

Menanggapi aksi ini, Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa para pegawai yang melakukan demonstrasi adalah pegawai penempatan sementara yang belum mendapatkan tempat di homebase kawasan BRIN. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemetaan pegawai dilakukan untuk memastikan setiap ASN bekerja secara optimal sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.Handoko juga menjelaskan bahwa sejak BRIN dibentuk pada 2021, lembaga ini menjalani integrasi SDM dari 38 kementerian dan lembaga secara berkelanjutan. Proses ini membutuhkan masa transisi, sehingga beberapa pegawai mengalami penyesuaian dalam penempatan kerja mereka.