Alasan di Balik Lonjakan Harga Pangan: Salah Siapa?

Beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia kembali dihadapkan pada persoalan klasik namun tak kunjung usai: lonjakan harga pangan. Mulai dari beras, cabai, hingga telur ayam—semuanya ikut “naik kelas” ke harga yang membuat dompet menjerit. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ini terus terjadi? Dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab?

Musim dan Cuaca: Dalih yang Tak Lagi Sakti

Setiap kali harga pangan melonjak, penjelasan paling umum yang muncul adalah faktor cuaca dan musim. Memang benar, La Nina dan El Nino bisa mempengaruhi panen. Tapi kalau tiap tahun alasannya itu-itu saja, bukankah seharusnya pemerintah sudah punya strategi mitigasi?

Petani kecil yang gagal panen bukan hal baru. Tapi yang aneh, harga di tingkat petani justru stagnan atau bahkan turun, sementara di pasar konsumen malah melonjak tinggi. Artinya ada yang nggak beres di rantai distribusi.

Distribusi dan Tata Niaga yang Berantakan

Rantai distribusi pangan di Indonesia seringkali seperti labirin tak berujung. Terlalu banyak tangan yang ikut campur dari petani ke konsumen. Tengkulak, pedagang besar, hingga mafia pangan—semuanya punya kepentingan sendiri. Maka tak heran kalau harga bisa melonjak dua hingga tiga kali lipat dari harga awal.

Pemerintah memang punya Perum Bulog dan berbagai program stabilisasi harga. Tapi efektivitasnya sering dipertanyakan. Intervensi pasar kadang telat, dan ketika dilakukan, tidak merata. Akibatnya, daerah-daerah tertentu tetap mengalami kelangkaan dan harga tinggi.

Impor: Solusi Instan yang Menyakitkan

Solusi instan yang sering digunakan adalah impor. Begitu harga naik, pemerintah membuka keran impor besar-besaran. Tapi ini seperti menambal ban bocor dengan selotip. Jangka pendek mungkin berhasil menekan harga, tapi jangka panjang bisa mematikan produksi lokal.

Petani lokal kalah bersaing dengan produk impor murah. Mereka kehilangan motivasi untuk bertani, dan akhirnya ketergantungan impor justru makin tinggi. Ini lingkaran setan yang terus berulang.

Salah Siapa?

Menyalahkan satu pihak saja tentu tidak adil. Tapi yang jelas, sistem pangan nasional kita masih terlalu rapuh dan mudah goyah. Minimnya keberpihakan terhadap petani kecil, tata niaga yang dikuasai segelintir pemain besar, serta kebijakan pemerintah yang reaktif—semuanya berkontribusi terhadap krisis ini.

Sementara rakyat kecil hanya bisa pasrah, memutar otak agar tetap bisa makan tiga kali sehari di tengah harga yang tak ramah.

Jalan Keluar

Perlu reformasi serius dalam tata kelola pangan nasional. Mulai dari penguatan distribusi, digitalisasi rantai pasok, perlindungan harga untuk petani, hingga edukasi konsumen agar bisa lebih mandiri.

Karena kalau tidak, persoalan harga pangan akan terus jadi “headline musiman” yang hanya ramai dibahas saat krisis, lalu dilupakan begitu saja. Dan rakyat, seperti biasa, jadi korban dari ketidaksiapan sistem.