Usul Vasektomi Sebagai Syarat Bansos, Ini Potensi Fasisme dalam Usulan Dedi Mulyadi

Diterbitkan
Tayangan
267 kali dibaca
Waktu baca
6 menit baca
Reaksi pembaca
Komentar
0 komentar
Gambar belum tersedia

Usul Vasektomi sebagai Syarat BansosIni Potensi Fasisme dalam Usulan Dedi Mulyadi

Oleh: Salman Ramdani Rachman

       Sirkuit media 29 April silam, ricuh dipenuhi dengan berita Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat menerima Bansos. Sebagaimana dilansir Tempo pada hari yang sama, sang Gubernur Jawa Barat mengusulkan KB pria tersebut sebagai syarat penerimaan bansos di wilayahnya. Bahkan mengusulkan insentif Rp 500 ribu untuk yang bersedia. Pada artikel yang sama, Dedi menerangkan pandangannya tentang keluarga bagaimana ketika menikah pasutri harus bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak-anaknya.

         Menanggapi “karisma” eksplosif Kang Dedi, banyak warga turun ke Twitter (tak akan pernah saya sebut X) untuk menyuarakan opini mereka. Antara setuju dan tidak, ada dua aliran pembahasan muncul sebagai topik perdebatan. Pertama, diskusi mengenai vasektomi, apakah ia melanggar hukum Islam? dan beragam opini laki-laki berbiji kecil yang menolak konsep KB pria dengan berpose pseudo-intelektual di bawah argumen dangkal patriarkis tentang hak biologi. Dan Kedua, perdebatan tentang apakah opini “orang miskin tak patut beranak” dapat dijustifikasi? Serta bagaimana implikasinya bila figur institusional seperti KDM misalnya, mendasari opini ini untuk kebijakan?. 

Artikel ini akan lebih jauh membahas topik kedua. Jujur saja, aliran topik pertama berayun antara tidak praktis hingga tidak penting. 

Jahatkah Orang Miskin Berkeluarga?

       Sebagaimana digarisbawahi Shita Istiyanti – Kompasiana 16 Juli 2024 – hulu dari sentimen datang dari kawan-kawan korban fenomena “sandwich generation”. Saudara/i yang dewasa lalu masuk dunia kerja dengan tanggungan finansial tak hanya pada diri sendiri namun juga pada orangtua dan adik-adik yang lebih muda dari mereka. Daging moril opini ini didasari pada tuduhan bahwa anak keluarga miskin terpaksa masa depannya direnggut karena kegagalan keluarga untuk memfasilitasi minat bakat. Lebih lagi, banyak anak keluarga miskin juga terpaksa mengorbankan masa muda demi membantu pemasukan keluarga. 

Seperti lirik Sore Tugu Pancoran Iwan Fals, “anak sekecil itu, berkelahi dengan waktu”

         Tak selesai dari pengalaman pribadi, postur opini masyarakat ini didukung juga dengan performa pemerintah yang sangat kurang dari cukup. Berdasarkan BPS pada 2024 penduduk 15 tahun ke atas (usia produktif) yang bekerja adalah 144,64 Juta, dibanding estimasi BPS 2024 pula tentang jumlah total penduduk usia 15 tahun ke atas dengan total 215,37 juta. Lebih lagi, berdasar BPS 2024 hanya 42,05% dari total penduduk Indonesia yang bekerja di sektor formal. Statistik terakhir penting untuk menggambarkan kecemasan generasi kerja baru untuk memiliki anak, pekerjaan non-formal kerap tidak datang dengan beragam benefit berguna untuk membesarkan keluarga; asuransi, hari cuti, jadwal kerja dan pemasukan yang jelas.

        Melukis dengan konteks, konstruksi opini “Melahirkan anak dalam kondisi miskin adalah jahat” menjadi konklusi yang logis dan rasional. Terkecuali kemungkinan tumbuhnya stigma dan kikisan empati terhadap keluarga miskin, sulit melirik pelik warga yang mengadopsi postur ini. Lagipula, pada dasarnya keputusan untuk memiliki keluarga adalah personal antara pasutri, bila pergerakan ini kemudian mengarah pada keluarga miskin yang memilih untuk menahan memiliki anak dulu maka rasanya tak masalah.

Masalahnya datang, ketika opini ini menjadi basis koersi pemerintah.

Institusionalisasi dan Potensi Fasisme

       Sepelik apapun Anda memandang opini di atas, kenyataannya adalah opini tersebut tidak benar-benar menjadi relevan dalam kehidupan berwarganegara selama masih berada dalam naungan opini individu. Sebesar apapun kelompok yang mendorong opini ini selama belum mendikte arah pemerintahan ia tak serta-merta memiliki kekuatan koersif yang absolut. Aspek kuasa-paksa inilah yang membuat pemberitaan Kang Dedi Mulyadi mengusulkan Vasektomi sebagai syarat terima Bansos sangat-sangat mengkhawatirkan.

         Institusionalisasi adalah prosesi sebuah konsep/ide ditanamkan dan dipertahankan dalam suatu sistem lembaga sosial. Opini ini – betapapun dapat dipahami sebagai bentuk keprihatinan terhadap potensi anak keluarga miskin ataupun upaya memberantas rantai kemiskinan – ketika diinstitusionalisasi berubah menjadi instrumen kekuasaan milik negara. Tak lagi sebatas wacana ia sekarang menjadi norma, aturan, dengan potensi ancaman sanksi bila dilanggar (Foucault, 1977).  Menjadikannya syarat sebagai penerimaan bansos menjadi langkah pertama kepada masa depan pelik di mana negara mendikte cara hidup warga via pengendalian rahim masyarakat.

       Kata “usul” yang dicetuskan oleh Kang Dedi membentuk jurang antara empati dan kontrol. Seorang individu sangat-sangat diperbolehkan untuk merasa frustrasi atas kemiskinan yang ia wariskan dari keluarga yang belum siap finansial membesarkannya. Menjadi rasional pula pilihannya untuk tidak mendatangkan anak sebelum dirinya kuat ekonomi. Bahkan, bila ia kemudian memandang pelik keluarga miskin yang beranak posturnya masih dapat dimengerti. Tapi ketika aparatus negara, menggunakan kekuatan strukturalnya untuk mengkoersi agar pasangan miskin tak boleh punya anak via alat sesederhana penolakan bansos – itu bukan lagi opini. Itu represi. 

       Sekilas terdengar seperti konklusi yang ekstrim, lagipula ini tak seperti pemerintah mencekoki KB (baik opsi Pria/Wanita) pada warganya, mereka hanya membatasi akses Bansos. Bolehkan penulis mengingatkan pembaca: menanggulangi kemiskinan struktural adalah tanggung jawab pemerintah. Memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial menjadi poin-poin yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV sebagai tujuan negara. Opini bernada eugenik berbasis kelas ini tidak bisa ditolerir sebagai “upaya menyejahterakan umum” terutama ketika opsi-opsi lebih baik ada dan dapat diakses oleh pemerintah. 

      Peningkatan akses pendidikan, lapangan kerja layak, dan upaya-upaya pemberdayaan sosial tak hanya tidak melanggar etika namun juga terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan juga memberikan efek laten mengurangi tingkat natalitas. Beragam penelitian seperti (Liu & Raftery, 2020); (Max Planck Institute for Demographic Research. 2024) membuktikan peningkatan edukasi terutama bagi perempuan pula edukasi sosial tentang perencanaan keluarga mengarah pada meningkatnya martabat pula menurunnya tingkat kehamilan.

     Secara obyektif telah dibuktikan bahwa upaya-upaya pembangunan sosial efektif dalam menyejahterakan masyarakat. Opini-opini pribadi bernada eugenik ini tidak memiliki dasar dan secara efektif melanggar moral sebagai dasar pembuatan kebijakan. Tak ada panggung yang berhak diberikan bagi opini fasis seperti ini dalam penyelenggaraan negara. 

Konklusi dan Kekecewaan

      Opini yang beterbangan ditengah masyarakat tentang “memiliki anak dalam kondisi miskin adalah kejahatan” adalah postur opini yang dapat dipahami namun sulit disetujui. Pada satu sisi, mengapa masyarakat Indonesia bisa sampai mengadopsi opini ini mudah dimengerti dan bila mereka kemudian memilih untuk menerapkannya pada keluarga masing-masing menjadi hak mereka pribadi. Bahaya muncul ketika figur otoritas seperti Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat bansos.

       Usulan ini tak hanya reduksi fatal terhadap masalah kemiskinan struktural di Indonesia, ia juga berbahaya. Tak hanya tak memiliki dasar bukti efektif ia juga melanggar hak-hak kebebasan masyarakat terhadap tubuh mereka sendiri. Opini yang tumbuh dari frustrasi generasi muda hak-hak saja untuk dimiliki pada level individu ataupun kelompok namun ia tak punya tempat sebagai dasar dari kebijakan yang mengontrol masyarakat luas. 

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas menurut golongan umur. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzE1IzI=/jumlah-penduduk-usia-15-tahun-ke-atas-menurut-golongan-umur.html

Badan Pusat Statistik. (2024). Penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama (1986–2024). https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/OTcwIzE=/penduduk-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-menurut-lapangan-pekerjaan-utama-1986---2024.html

Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase tenaga kerja formal menurut provinsi. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE2OCMy/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi.html

Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison (A. Sheridan, Trans.). Pantheon Books.

Istiyanti, S. (2024, Juli 16). Punya anak dalam kondisi miskin adalah kejahatan. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/shitaisti5324/66967445ed641521244da9b4/punya-anak-dalam-kondisi-miskin-adalah-kejahatan

Liu, L., & Raftery, A. E. (2020). How do education and family planning accelerate fertility decline? Population and Development Review, 46(3), 409–441. https://doi.org/10.1111/padr.12345

Max Planck Institute for Demographic Research. (2024, March 26). Women's education influences fertility rates in Sub-Saharan Africa. https://www.mpg.de/23688862/women-s-education-influences-fertility-rates-in-sub-saharan-africa

Tempo. (2024, April 29). Dedi Mulyadi akan jadikan vasektomi sebagai syarat terima bansos. https://www.tempo.co/politik/dedi-mulyadi-akan-jadikan-vasektomi-sebagai-syarat-terima-bansos-1284804

Topik: Politik

Tentang Penulis

Salman Ramdani Rachman

Penulis artikel ini.

Komentar

0 komentar

Sebagai tamu. Masuk untuk memakai nama akun.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.