Takhta Tanpa Nurani

Diterbitkan
Tayangan
883 kali dibaca
Waktu baca
3 menit baca
Reaksi pembaca
Komentar
0 komentar
Takhta Tanpa Nurani

Dalam ruang kekuasaan yang seharusnya menjadi tempat pengabdian bagi rakyat justru sering kita temukan perilaku yang jauh dari harapan. Dewan Perwakilan Rakyat yang mestinya mengemban amanah untuk menjaga kepentingan bangsa kadang berubah menjadi panggung bagi segelintir orang yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Mereka duduk di kursi empuk dengan segala fasilitas yang dibiayai dari pajak rakyat namun lupa bahwa jabatan adalah tanggung jawab yang berat. Ketika nurani hilang dari ruang sidang maka suara rakyat berubah menjadi gema hampa yang tidak lagi diperhitungkan.

 

Rakyat sering dipaksa menerima keputusan yang tidak pernah mereka pahami bahkan tidak pernah mereka inginkan. Undang undang lahir tanpa diskusi yang transparan dan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Saat protes menggema di jalanan para wakil rakyat justru menutup telinga dan bersembunyi di balik tembok gedung megah. Kesewenang wenangan itu semakin terasa ketika aspirasi dianggap gangguan bukan sebagai inti dari demokrasi. Padahal demokrasi sejati hanya bisa tumbuh jika suara rakyat ditempatkan di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan.

 

Tidak jarang rakyat menyaksikan perilaku anggota dewan yang sibuk berseteru soal kursi jabatan dan perebutan kekuasaan dibandingkan menyelesaikan masalah bangsa. Mereka lebih sering tampil di layar kaca karena skandal dan perdebatan sia sia ketimbang karena prestasi yang membanggakan. Hal ini menumbuhkan luka batin kolektif karena rakyat merasa ditinggalkan dan hanya dijadikan alat pada saat pemilu. Janji manis yang ditaburkan saat kampanye berubah menjadi kata kata kosong begitu mereka resmi menjabat. Dari sinilah lahir rasa kecewa yang mendalam seolah suara rakyat tidak lebih dari tiket menuju kekuasaan semata.

 

Namun rakyat tidak boleh berhenti bersuara dan tidak boleh berhenti mengingatkan. Kesewenang wenangan hanya bisa dilawan dengan kesadaran kolektif bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat. Jika masyarakat diam maka perilaku semena mena akan terus berulang dan semakin merusak sendi sendi bangsa. Kita perlu menuntut transparansi mendorong partisipasi publik dan mengawal setiap kebijakan agar tetap berada di jalur kepentingan rakyat banyak. Dengan cara itu kita bisa menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekadar slogan tetapi benar benar menjadi sistem yang hidup dan bekerja untuk semua.

 

Kekecewaan memang nyata tetapi harapan tidak boleh padam. Sejarah bangsa menunjukkan bahwa perubahan selalu lahir dari keberanian rakyat untuk bangkit dan menuntut keadilan. Jika dahulu kita mampu melawan penjajahan maka tidak ada alasan untuk menyerah menghadapi kesewenang wenangan para wakil rakyat. Harapan itu harus dipelihara lewat pendidikan politik yang sehat lewat media yang kritis dan lewat masyarakat sipil yang berani menyuarakan kebenaran. Kita tidak sedang melawan lembaga DPR secara institusi tetapi melawan perilaku individu yang merusak kehormatan lembaga tersebut.

 

Kini saatnya kita bersatu menjaga agar kursi kekuasaan tidak lagi menjadi takhta tanpa nurani. DPR harus kembali ke jati dirinya sebagai representasi rakyat bukan sebagai klub eksklusif yang hanya mengurus kepentingan sendiri. Perubahan memang tidak datang sekejap tetapi langkah kecil dari rakyat yang sadar bisa menggerakkan gelombang besar. Mari kita kawal setiap keputusan mari kita suarakan kebenaran dan mari kita tegakkan keadilan. Dengan begitu kita bisa memastikan bahwa suara rakyat tidak lagi dipandang sebelah mata melainkan menjadi cahaya yang menuntun arah bangsa.

Topik: Politik

Tentang Penulis

Defi Dwi Andriani

Penulis artikel ini.

Komentar

0 komentar

Sebagai tamu. Masuk untuk memakai nama akun.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.