RUU “One Big Beautiful Bill” Trump Disahkan Tipis, Banjir Pujian dan Kecaman Tajam

Diterbitkan
Tayangan
347 kali dibaca
Waktu baca
2 menit baca
Reaksi pembaca
Komentar
0 komentar
RUU “One Big Beautiful Bill” Trump Disahkan Tipis, Banjir Pujian dan Kecaman Tajam

Washington DC, 4 Juli 2025 – Dalam sidang dramatis yang berlangsung hingga larut malam, Kongres Amerika Serikat akhirnya meloloskan One Big Beautiful Bill Act, rancangan undang-undang ambisius besutan Presiden Donald Trump. RUU setebal 1.116 halaman ini lolos dengan selisih suara tipis: 215 lawan 214 di DPR dan 51 lawan 50 di Senat, setelah Wakil Presiden J.D. Vance turun tangan memberikan suara penentu untuk memecah kebuntuan.

RUU ini menjadi sorotan besar karena isinya yang sarat kontroversi. Salah satu poin utama adalah mempermanenkan pemotongan pajak yang pertama kali digulirkan Trump pada 2017. Selain itu, ada kebijakan penghapusan pajak atas tips dan lembur, serta kenaikan batas pengurangan pajak lokal (SALT) hingga USD 40 ribu meski hanya berlaku untuk lima tahun ke depan. Namun, di sisi lain, RUU ini memangkas cukup besar anggaran untuk sejumlah program sosial penting. Medicaid, yang membantu jutaan warga berpenghasilan rendah mendapatkan layanan kesehatan, akan dipangkas hingga hampir 20 persen. Program tunjangan pangan (SNAP) juga turut dikurangi, dengan tambahan syarat kerja baru yang harus dipenuhi penerimanya.

Selain itu, dana jumbo senilai lebih dari USD 150 miliar dialokasikan untuk pertahanan, termasuk proyek “Golden Dome” sistem pertahanan rudal baru, serta belanja keamanan perbatasan dan deportasi massal. Subsidi besar pun diberikan bagi sektor energi fosil, yang semakin menuai kritik dari kelompok pegiat lingkungan.

Tak heran jika lembaga independen seperti Congressional Budget Office (CBO) memperingatkan bahwa RUU ini dapat meningkatkan defisit anggaran nasional hingga USD 2,4–2,8 triliun dalam 10 tahun ke depan, sekaligus berpotensi membuat hampir 11 juta warga Amerika kehilangan akses layanan kesehatan. Para kritikus menyebut RUU ini sebagai bentuk kebijakan “Robin Hood terbalik” karena justru memotong anggaran layanan publik demi memberi insentif besar bagi orang kaya dan korporasi besar.

Meski begitu, Presiden Trump menyebut UU ini sebagai tonggak “kemerdekaan ekonomi” bagi rakyat Amerika, dan simbol dari tekad pemerintahannya untuk memperkuat pertahanan, keamanan perbatasan, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, beberapa anggota Partai Republik, termasuk senator moderat seperti Susan Collins, Rand Paul, dan Thom Tillis, tetap memilih menolak RUU ini karena khawatir akan membebani utang negara.

Dengan resmi ditandatangani pada Hari Kemerdekaan AS, RUU ini bukan hanya menjadi warisan besar masa jabatan kedua Trump, tetapi juga menyalakan perdebatan sengit soal keadilan fiskal, masa depan program sosial, dan prioritas ekonomi nasional. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana implementasi undang-undang ini akan memengaruhi kehidupan jutaan warga Amerika dalam beberapa tahun ke depan.

Topik: Politik

Tentang Penulis

Moh. Arfan Firendy

Penulis artikel ini.

Komentar

0 komentar

Sebagai tamu. Masuk untuk memakai nama akun.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.