PRESIDEN JOKOWI KLARIFIKASI POLEMIK IJAZAH: SERAHKAN DOKUMEN ASLI KE BARESKRIM

Diterbitkan
Tayangan
1.909 kali dibaca
Waktu baca
2 menit baca
Reaksi pembaca
Komentar
0 komentar
PRESIDEN JOKOWI KLARIFIKASI POLEMIK IJAZAH: SERAHKAN DOKUMEN ASLI KE BARESKRIM

Jakarta, 21 Mei 2025 — Polemik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi tudingan dari sejumlah pihak yang mempertanyakan keabsahan dokumen akademiknya, Presiden Jokowi mengambil langkah tegas dengan menyerahkan langsung ijazah aslinya ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk dilakukan uji forensik.

Penyerahan ijazah tersebut dilakukan pada 9 Mei 2025 oleh tim kuasa hukum Presiden ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim. Hal ini merupakan bentuk tanggapan atas laporan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana, yang melaporkan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden.

“Saya sudah sampaikan kepada penyidik semua jenjang pendidikan saya, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah di UGM. Saya serahkan semua dokumen resmi,” ujar Presiden Jokowi usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, seperti dikutip dari Detik.com.

Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menempuh pendidikan tinggi, turut memberikan klarifikasi. Dalam pernyataan resminya, UGM menyebutkan bahwa Joko Widodo memang benar merupakan alumni Fakultas Kehutanan angkatan 1980 dan lulus pada tahun 1985. Pihak kampus menegaskan bahwa seluruh data akademik Presiden terdokumentasi dengan baik. "Kami memiliki rekam data lengkap Presiden Jokowi, termasuk skripsi dan transkrip nilainya," kata Kepala Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani, dalam rilis yang dikutip dari ugm.ac.id.

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga turut memberikan pernyataan tegas. Melalui situs resmi, Kominfo menyebut klaim bahwa hasil sidang membuktikan ijazah Presiden palsu adalah hoaks. “Informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. Kami imbau masyarakat untuk tidak menyebarkan kabar bohong,” tulis Kominfo dalam laman komdigi.go.id.

Sejumlah pakar hukum juga menilai tudingan tersebut lebih bernuansa politis ketimbang legal. Prof. Henry Indraguna menyatakan bahwa pembuktian keaslian dokumen harus melalui proses forensik dan hukum yang sah. "Tanpa putusan pengadilan, tudingan seperti ini hanya asumsi yang berbahaya bagi stabilitas negara," katanya dikutip dari Okezone.

Dengan langkah terbuka yang diambil Presiden dan konfirmasi dari institusi pendidikan dan pemerintah, isu ijazah palsu tampaknya tidak berdasar. Masyarakat diimbau untuk tetap kritis dan hanya mempercayai informasi dari sumber terpercaya. 

Sumber Foto: Tribun Kaltim

Topik: Politik

Tentang Penulis

AFRIANA ARTAMEVIA MEYLANDA

Penulis artikel ini.

Komentar

0 komentar

Sebagai tamu. Masuk untuk memakai nama akun.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.