Perang Lawan Preman! Konflik Bodoh Negara dengan Dirinya Sendiri
Perang Lawan Preman!
Konflik Bodoh Negara dengan Dirinya Sendiri
Oleh: Salman Ramdani Rachman
“A law, is a law only if there is reasonable chance it can be enforced”
-Sir Edward Coke
Penegakkan menjadi aspek yang menjembatani hukum dari torehan dalam kertas dan praksis sehari-hari dalam hidup bermasyarakat. Sebagai negara terbesar ke-15 di dunia pula faktanya sebagai negara kepulauan, Indonesia memunculkan praksis menarik dalam proses penegakkan “hukum”-nya. Organisasi Masyarakat (ormas) muncul sebagai representasi semangat rakyat untuk menegakkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat sipil. Berada dalam wilayah abu-abu antara masyarakat sipil dan kelompok berkuasa ia dealnya menjadi perpanjangan tangan negara sebagai bentuk keadilan informal, semacam kepolisian mikro per-daerah yang disokong oleh rakyat, diisi oleh rakyat, dan demi kedamaian rakyat.
Tentu itu ideal-nya, pada praktiknya muncul problematika intrinsik pada status informal beragam ormas-ormas ini. Meski secara formal keberadaan ormas diatur dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang kemudian direvisi melalui PERPPU No.2 Tahun 2017 lalu disahkan menjadi UU No.16 tahun 2017) beragam ormas dinodai dengan sebuah patologi perilaku yang spesifik; Premanisme. Berdiri dibalik seragam dan lambang-lambang kemasyarakatan beragam oknum tak jarang menggunakan intimidasi dan kekerasan fisik untuk menegakkan “keadilan” versi mereka sendiri. Dalih-dalih pula retorika ideologis dikerahkan untuk melakukan pemalakkan. Suatu hal yang mereka justifikasi dengan menjudulkannya sebagai “biaya partisipasi” atau bahkan berlindung dibalik dalih pajak putra daerah yang merakyatkan bisnis-bisnis tingkat nasional – walau pada realitanya beragam UMKM juag terkena imbasnya.
Mengingat problematika ini, fakta bahwa beberapa ormas secara aktif mendapat dukungan, perlindungan, hingga agaran dari kuasa negara tak hanya mengecewakan tapi juga memunculkan suatu pertanyaan Sosiologis yang menarik; “Apakah, negara gagal dalam menjalankan fungsi hukum ataukah ormas menjadi bagian dari sistem, dengan sengaja mendistribusikan tanggungan penegakkan keadilan kepada organisasi informal untuk mengatur masyarakat?”.
Suatu Teori Hukum Informal
Hakan Hyden, dalam bukunya Sociology of Law as the Science of Norms, menawarkan cara pandang yang melampaui hukum formal. Hukum, baginya tak bisa dipahami sebagai sekumpulan peraturan atau perundang-undangan saja, tetapi sebagai bagian dari sistem norma yang dan bekerja dalam masyarakat. Hyden menyebutkan bahwa sosiologi hukum harus berfokus pada norm system, ialah seperangkat aturan untuk perilaku manusia yang menggunakan ekspektasi sosial seperti norma legal, norma sosial, dan norma moral secara simultan namun tidak selalu harmonis (Hyden, 2022). Norma legal adalah norma yang bersumber dari institusi negara dan dilembagakan melalui peraturan tertulis serta didukung oleh aparatur penegakan hukum seperti pengadilan dan kepolisian dan bekerja dengan ancaman sanksi formal jika dilanggar. Sebaliknya, norma sosial bersumber pada praktik kehidupan sehari-hari, dikukuhkan melalui repetisi dan ekspektasi kelompok, serta ditegakkan melalui mekanisme informal seperti tekanan sosial, stigma, atau eksklusi (Hydén, 2022). Norma moral bersifat internal, berdasarkan keyakinan individu tentang apa yang baik dan buruk, yang tidak selalu berkorespondensi dengan hukum positif. Dalam realitas sosial, ketiga jenis norma tersebut seringkali berkonflik. Hydén menyatakan bahwa dalam banyak situasi, norma sosial bahkan lebih efektif dalam mengatur perilaku dibanding norma hukum.
Relevansinya pada konteks keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia ialah meski secara hukum ormas dibatasi oleh UU No. 17 Tahun 2013 dan regulasi turunan lainnya, dalam praktiknya ormas tetap mendapatkan ruang sosial dan bahkan perlindungan politik, karena norma sosial tentang “ketertiban”, “loyalitas”, dan “pengamanan” sering kali dianggap lebih penting daripada kepatuhan terhadap norma hukum formal. Hydén juga menyoroti bagaimana hukum tidak netral, melainkan dapat menjadi instrumen kekuasaan. Ia mengkritik asumsi bahwa hukum selalu berpihak pada keadilan, dan justru mengungkap bahwa hukum bisa digunakan untuk melanggengkan dominasi kelompok tertentu. Dalam kerangka ini, keberadaan ormas bisa dilihat bukan semata sebagai aktor masyarakat sipil, tetapi sebagai perpanjangan informal dari kekuasaan negara. Negara secara sadar atau tidak meng-outsource fungsi kontrol sosial kepada ormas dengan imbalan legitimasi politik atau toleransi hukum, meski tindakan ormas tersebut tidak jarang melanggar norma legal.
Konflik Kepentingan Internal
Fenomena ormas di Indonesia sendiri menunjukkan hubungan yang cukup kompleks antara norma hukum, norma sosial, dan praktik kekuasaan. Secara formal keberadaan ormas diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang kemudian direvisi melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 dan disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017. Regulasi-regulasi ini secara eksplisit melarang ormas untuk melakukan tindakan kekerasan, dan tidak diperkenankan mengganggu ketertiban umum. Negara juga diberikan wewenang untuk membekukan atau mencabut status hukum ormas yang melanggar asas tersebut. Meski begitu, lagi-lagi dalam praktiknya menjadi rahasia terbuka bahwa banyak ormas bertindak diluar batas hukum tanpa prospek menghadapi sanksi yang berarti. Ormas-Ormas seperti Pemuda Pancasila (PP), dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) secara terbuka terlibat dalam “pengamanan” proyek, kerap mengatur distribusi pedagang kaki lima, dan juga secara terbuka mengintimidasi kelompok yang dianggap melawan kepentingan mereka.
Laporan oleh KontraS (2021) menyoroti bagaimana ormas-ormas tersebut justru menjadi alat kekuasaan, dengan relasi dekat pada aktor politik lokal hingga aparat. Mereka diberi ruang bergerak, bahkan akses pada anggaran daerah melalui kemitraan strategis, terutama menjelang pemilu atau proyek strategis pemerintah daerah. Negara, dalam hal ini, tampak tidak netral: alih-alih menertibkan, justru mengafirmasi keberadaan ormas melalui mekanisme legal maupun informal.
Jika kita mengacu pada kerangka Håkan Hydén, kondisi maraknya premanisme ini adalah konsekuensi dari dominasi norma sosial atas norma legal. Negara secara obyektif gagal menyediakan sumberdaya penegakkan hukum dan terpaksa mengandalakn kekuatan tak terkendali ormas-ormas untuk membantu persoalan sehari-hari warga. Dalam logika sosial ini, kekuatan otot dan jaringan menjadi "mata uang hukum". Norma hukum yang seharusnya berlaku dengan melarang pungli, kekerasan, atau intervensi paksa kehilangan wibawa karena aktor pelanggarnya justru dilegalkan melalui dukungan ormas. Kala preman membungkus kekerasannya melalui seragam dengan lambang-lambang negara seperti; Garuda, Pancasila, sembari menggaungkan “NKRI Harga Mati!” atau “Pancasila Abadi!” maka tindakan itu dibaptis secara ideologi sebagai “aktivitas bela negara”. Interpretasi gila simbol-simbol dan semboyan nasional ini adalah bentuk legalisasi informalitas, penyokongan organisasionalnya oleh negara kemudian menyokong proses ini dengan menormalisasi premanisme.
Pihak yang diuntungkan tentu adalah elit kekuasaan lokal dan nasional yang berhasil “meminjam tangan” ormas untuk mengendalikan situasi sosial-politik tanpa harus menggunakan kekuasaan negara secara langsung. Ormas menjadi outsourcing kekuasaan yang murah, fleksibel, dan cenderung loyal selama diberi ruang hidup. Relasinya simbiotik, elit politik mendapatkan kekuasaan dan keteraturan masyarakat via kekerasan yang mana tunjuk tangan penyalahannya tak kembali ke mereka. Tangan mereka tetap bersih meski rakyat tersiksa dibawah genggaman tangan besi. Selain itu, ormas sebagai institusi juga diuntungkan secara material: mereka mendapat aliran dana, akses politik, serta kekuasaan sosial atas komunitas.
Masyarakat kecil tanpa akses kekuasaan legal menjadi korban paling besar. Pedagang yang tak membayar “uang keamanan” bisa digusur secara sewenang-wenang, kelompok minoritas bisa dibubarkan kegiatannya oleh ormas tanpa dasar hukum jelas, dan warga biasa terpaksa tunduk pada aturan informal yang ditetapkan ormas di lingkungan mereka. Akibatnya, hukum kehilangan legitimasi karena tidak mampu melindungi warga dari ketidakadilan sosial.
Kesimpulan
Keberadaan ormas sejatinya bukan pelanggaran hukum yang harus dieradikasi semata-mata karena kenyataannya. Organisasi masyarakat memainkan peran penting tak hanya dalam hak berorganisasi dan beropini namun juga menjadi panjangan tangan penegakkan hukum bagi negara. Masalahnya muncul ketika negara terus-menerus gagal untuk memberikan pengawasan dan sanksi yang jelas bagi organisasi masyarakat yang kelewatan batas.
Contoh-contoh konkrit seperti Pemuda Pancasila (PP) yang memiliki tendensi konkrit bentrok dengan ormas lain seperti kasus Januari 2025 PP vs GRIB Jaya di Blora (Kompas, 15/01/2025) yang kemudian tidak mengarah ke pembubaran keudanya maupun salah satu menjadi bukti jelas kelemahan pemerintah dalam mengatasi masalah premanisme. Pada sisi lain masyarakat sekarang terdorong untuk mempertanyakan keberpihakan pemerintah pada isu ini. Organisasi masyarakat memiliki sejarah panjang dalam mendukung bibit-bibit elite politik dalam beragam pemilu seperti Pemuda Pancasila yang mendeklarasikan dukungan Prabowo – Hatta pada Pilpres 2014 dan Jokowi – Ma’ruf pada Pilpres 2019 (PinterPolitik, 4/5/2019).
Pada tingkat pilkada pun organisasi FBR (Forum Betawi Rempug) aktif mendukung pasangan Pramono Anung – Rano Karno pada pilkada 2024, memberikan pengaruh yang tidak minim dalam politik lokal (Kompas, 28/10/2025). Mengingat contoh-contoh konkrit ini pula kemampuan ormas sebagai “tangan kotor” untuk mengatur masyarakat tanpa rakyat menyalahkan pemerintah, warga perlu lebih kritis dan teliti lagi dalam memverifikasi apakah pemerintah benar-benar berusaha memerangi isu premanisme ini.
Daftar Pustaka
Ben-Josef Hirsch, M., & Dixon, J. M. (2021). Conceptualizing and assessing norm strength in International Relations. European Journal of International Relations, 27(2), 521-547.
Hydén, H. (2022). Sociology of law as the science of norms. Lund: Department of Sociology of Law, Lund University.
Kompas.com. (2025, January 15). Duduk perkara bentrok ormas Pemuda Pancasila dan GRIB Jaya di Blora. Kompas Regional. https://regional.kompas.com/read/2025/01/15/130633878/duduk-perkara-bentrok-ormas-pemuda-pancasila-dan-grib-jaya-di-blora
Kompas.com. (2024, October 28). Fenomena ormas Betawi dukung Cagub-Cawagub Jakarta: Pengamat politik. Kompas Megapolitan. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/28/07124061/fenomena-ormas-betawi-dukung-cagub-cawagub-jakarta-pengamat-politik
KontraS. (2021). Laporan situasi hak sipil dan politik: Ormas dan kekerasan politik lokal. Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 137.
PinterPolitik. (n.d.). Manuver Jokowi dan Pemuda Pancasila. https://www.pinterpolitik.com/in-depth/manuver-jokowi-dan-pemuda-pancasila/
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180.
Komentar
0 komentarBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.