Kritik Terhadap Proyek Transisi Energi Eksploitatif: Seruan Moratorium oleh PMKRI di Wilayah Adat Indonesia

Diterbitkan
Tayangan
260 kali dibaca
Waktu baca
2 menit baca
Reaksi pembaca
Komentar
0 komentar
Kritik Terhadap Proyek Transisi Energi Eksploitatif: Seruan Moratorium oleh PMKRI di Wilayah Adat Indonesia

Mahasiswa yang tergabung dalam PP PMKRI keras mengecam proyek transisi energi yang dianggap mengeksploitasi Raja Ampat. Mereka menyoroti bahwa narasi “energi bersih” kini dipakai sebagai kedok untuk merusak kawasan ekosistem paling kaya di dunia. Misalnya, penambangan nikel di Pulau Gag dianggap merusak terumbu karang dan laut. Aktivitas ini, yang didalihkan sebagai kontribusi terhadap kelanjutan energi hijau, justru mengancam kelestarian hayati laut dan keberlanjutan sosial masyarakat adat di kawasan tersebut.

Kerusakan Lingkungan yang Terungkap Tambang terbuka nikel yang sedang berkembang di Raja Ampat menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi pesisir. Limbah tambang dengan kandungan logam berat mencemari laut, membahayakan terumbu karang dan mengancam kehidupan biota laut. Akibatnya, masyarakat pesisir kehilangan sumber mata pencaharian seperti ikan. Greenpeace melaporkan bahwa ratusan hektare hutan telah dibabat, sedangkan limbah dan kapal tongkang semakin memperparah kondisi perairan.

Respons Pemerintah dan Tuntutan Moratorium Pasca penolakan publik yang masif dan laporan investigatif, DPR bersikap proaktif dan akan memanggil Menteri Lingkungan Hidup serta Menteri ESDM untuk meminta klarifikasi. Mereka mendorong moratorium izin tambang baru sampai verifikasi lapangan, evaluasi AMDAL, dan audit IUP selesai dilakukan dengan transparansi penuh. Langkah ini dianggap penting karena sejak Mei 2023 sebagian wilayah Raja Ampat masuk UNESCO Global Geopark — sehingga nilai ekologisnya semakin kritis.

Dilema antara Ekonomi dan Konservasi Para mahasiswa dan aktivis menilai bahwa retorika “energi hijau” harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial dan ekologis. Pemerintah tidak boleh hanya mempertahankan legitimasi formal izin, tetapi juga harus menjamin prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat. Ada desakan moratorium tambang nikel di kawasan konservasi hingga pulau kecil, serta evaluasi ulang terhadap rencana energi geotermal di wilayah adat—karena hal ini dinilai melanjutkan pola eksploitasi, bukan membangun transisi energi yang adil.

Alternatif dan Harapan menuju Energi adil PP PMKRI menyerukan agar perhatian dialihkan ke ekonomi biru atau ekowisata berkelanjutan, yang memberikan manfaat ekonomi tanpa menghancurkan lingkungan. Alternatif lain seperti teknologi pengolahan nikel ramah lingkungan (hidrometalurgi) dan pengelolaan tailing yang tidak mencemari laut disebut bisa mengurangi dampak ekologis—meski mereka mengakui bahwa mencegah tambang di wilayah sensitif seperti Raja Ampat tetap pilihan paling bijak .

Topik: Politik

Tentang Penulis

Anita Pipit Wulandari

Penulis artikel ini.

Komentar

0 komentar

Sebagai tamu. Masuk untuk memakai nama akun.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.