Komisi III DPR Tindaklanjuti Masukan UU KUHAP
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tengah menindaklanjuti sejumlah masukan dari masyarakat dan lembaga hukum terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana Indonesia yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial dan politik saat ini.
Dalam rapat dengar pendapat yang digelar pekan ini, Komisi III DPR menerima setidaknya 56 masukan dari berbagai kalangan, termasuk lembaga advokasi hukum, akademisi, LSM, dan organisasi profesi hukum. Masukan tersebut sebagian besar menyoroti aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), pembatasan wewenang aparat penegak hukum, dan transparansi dalam proses peradilan pidana.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menyatakan bahwa pihaknya serius dalam memperhatikan substansi dari setiap masukan yang masuk. "Kami tidak ingin legislasi ini hanya menjadi formalitas. Substansi perlindungan terhadap warga negara danpenguatan sistem peradilan yang adil menjadi prioritas utama dalam pembahasan lanjutan RKUHAP," tegasnya dalam konferensi pers.
Salah satu poin krusial dalam pembahasan ini adalah mengenai durasi penahanan terhadap tersangka dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Banyak pihak menilai bahwa durasi tersebut cenderung terlalu lama dan dapat berujung pada pelanggaran hak-hak tersangka. Selain itu, pasal mengenai penyadapan oleh aparat penegak hukum juga menjadi sorotan karena dianggap belum memiliki batasan yang jelas dan akuntabel.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, salah satu pihak yang memberikan masukan, mengusulkan agar RKUHAP memasukkan ketentuan wajib hadirnya penasihat hukum sejak awal proses penyidikan. Hal ini penting untuk mencegah penyiksaan dan memastikan tersangka memperoleh pendampingan hukum yang layak.
Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan HAM dan efektivitas penegakan hukum. Menurut Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, RKUHAP harus menjadi sarana untuk memperbaiki ketimpangan hukum yang selama ini dirasakan masyarakat.
Revisi KUHAP yang berlaku sejak 1981 ini sudah beberapa kali mengalami pembahasan, namun baru tahun ini terlihat adanya kemajuan konkret dengan dukungan politik yang cukup kuat dari berbagai fraksi di DPR.
Dengan tahapan pembahasan yang masih berjalan, Komisi III DPR berjanji akan terus membuka ruang partisipasi publik agar pembaruan RKUHAP dapat mencerminkan kebutuhan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Komentar
0 komentarBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.