Koalisi Pendidikan untuk Demokrasi: Partai-Partai Bahas RUU Pendidikan Nasional Jelang Pemilu 2025
Jakarta, 27 Mei 2025 — Menjelang Pemilu 2025, isu pendidikan nasional mulai mengambil panggung utama dalam percaturan politik Indonesia. Dalam semangat memperjuangkan pendidikan yang adil dan demokratis, sejumlah partai politik lintas ideologi membentuk Koalisi Pendidikan untuk Demokrasi. Koalisi ini bertujuan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) agar mencerminkan semangat inklusi, kesetaraan, dan kebebasan akademik.
Pertemuan perdana koalisi tersebut digelar di Gedung DPR RI, menghadirkan perwakilan dari lebih dari tujuh partai politik, termasuk Partai Demokrat Sejahtera (PDS), Partai Hijau Rakyat (PHR), Partai Persatuan Inovasi (PPI), dan Partai Keadilan Progresif (PKP). Tidak hanya itu, organisasi guru, mahasiswa, serta lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan juga turut ambil bagian.
Pendidikan: Arah Kebijakan atau Komoditas Politik?
Ketua Komisi X DPR RI, Anita Lestari, menekankan pentingnya menjadikan pendidikan sebagai agenda prioritas, bukan sekadar pelengkap kampanye. “RUU Sisdiknas bukan hanya produk hukum. Ia adalah cermin dari arah bangsa ini. Jika kita salah menetapkan dasar, maka masa depan generasi muda akan terancam,” ujar Anita dalam sambutannya.
Koalisi menyoroti sejumlah isu krusial dalam draf RUU tersebut, antara lain posisi guru dalam sistem pendidikan, desentralisasi pendidikan, dan kebebasan akademik. Mereka juga menekankan pentingnya menjamin akses pendidikan bagi kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak di daerah terpencil.
Desentralisasi Pendidikan Picu Perdebatan
Salah satu isu yang paling hangat dibahas adalah desentralisasi pendidikan. Sebagian partai mendorong agar daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam menyusun kurikulum lokal dan pengelolaan sekolah. Namun, pihak lain memperingatkan risiko kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah jika standar nasional tidak dijaga ketat.
Nina Mahardika, anggota DPR dari Partai Hijau Rakyat, menyatakan bahwa desentralisasi adalah kunci untuk pendidikan yang relevan dan kontekstual. “Anak-anak di pesisir atau pedalaman memiliki kebutuhan yang berbeda dengan mereka yang di kota besar. Jangan kita paksa mereka mengikuti sistem yang seragam,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan dari Partai Demokrat Sejahtera menekankan perlunya kesetaraan. “Negara harus menjamin bahwa setiap anak, di mana pun ia tinggal, berhak mendapatkan pendidikan bermutu. Itu hanya mungkin jika ada standar nasional yang kuat,” kata Rizal Affandi, juru bicara PDS.
Guru dan Akademisi Turut Menyuarakan Aspirasi
Federasi Guru Nusantara (FGN) mengungkapkan kekhawatirannya terhadap pasal-pasal dalam RUU yang dinilai memperlemah posisi dan perlindungan hukum bagi guru. Ketua FGN, Yusuf Rahman, mengatakan, “RUU ini jangan sampai menjadi alat untuk mengatur guru seperti buruh pabrik. Profesi guru harus dihargai, tidak hanya dibebani.
”Di sisi lain, komunitas akademisi dari sejumlah perguruan tinggi juga menyampaikan keprihatinan atas ancaman terhadap kebebasan akademik yang termuat dalam draf RUU. Dr. Lia Kurniawati, dosen Universitas Negeri Jakarta, menyatakan, “Jika kampus dikendalikan penuh oleh negara, maka inovasi dan kritik ilmiah akan mati. Ini berbahaya bagi demokrasi.”
Pendidikan dan Demokrasi: Dua Pilar yang Tak Terpisahkan
Koalisi Pendidikan untuk Demokrasi menegaskan bahwa pendidikan yang merata, adil, dan demokratis adalah syarat utama bagi keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Pendidikan bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang untuk membentuk warga negara yang kritis, toleran, dan partisipatif.
“Kalau pendidikan hanya dilihat dari sisi anggaran atau teknis kurikulum, maka kita akan kehilangan intinya. Pendidikan harus menjadi jantung demokrasi,” ujar Dewi Amalia, pegiat pendidikan dari LSM Sekolah Rakyat.
Komentar
0 komentarBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.