Kadis Sosial Samosir Jadi Tersangka Korupsi Dana Bantuan Bencana Rp1,5 Miliar
SAMOSIR — Kasus dugaan korupsi dana bantuan bencana alam kembali mencuat di Sumatera Utara. Kepala Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agus Karokaro (FAK), telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan bencana senilai sekitar Rp1,5 miliar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir. Penetapan ini dilakukan setelah hasil penyelidikan dan pengumpulan bukti dirasa cukup oleh penyidik.
Menurut keterangan dari Kajari Samosir, Satria Irawan, bantuan yang dimaksud berasal dari program bantuan penguatan ekonomi korban bencana banjir bandang yang terjadi di Desa Sihotang, Kecamatan Harian pada tahun 2024. Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya telah mengalokasikan total dana sekitar Rp1,515 miliar untuk disalurkan kepada 303 kepala keluarga (KK) yang terdampak.
Namun, dalam proses penyalurannya, FAK diduga melakukan manipulasi. Seharusnya bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp5 juta per KK melalui mekanisme cash transfer. Namun penyidik menemukan bahwa FAK mengubah cara penyaluran tersebut menjadi bantuan barang senilai sekitar Rp3 juta–Rp3,5 juta per KK tanpa persetujuan Kemensos. Penyedia barang yang ditunjuk disebut sebagai BUMDes-MA Marsada Tahi, sebuah badan usaha milik desa yang kemudian menjalankan distribusi bantuan.
Modus ini diduga dilakukan dengan cara mengalihkan dana dari rekening bank milik masyarakat penerima ke rekening BUMDes, sehingga penerima tidak menerima bantuan tunai sesuai ketentuan semula. Selain itu, FAK juga diduga meminta “jatah” sebesar 15% dari nilai bantuan kepada BUMDes tersebut untuk keuntungan pribadi dan pihak lain yang terlibat. Dugaan itulah yang kini menjadi pokok penyidikan.
Berdasarkan perhitungan audit, penyidik Kejari Samosir memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp516,298 juta, meskipun total nilai bantuan adalah Rp1,5 miliar. Angka ini mencerminkan perbedaan nilai antara bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat dan bantuan barang yang diberikan.
Usai penetapan tersangka, Fitri Agus langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pangururan untuk masa penahanan awal selama 20 hari guna proses penyidikan lanjutan. Ia juga dijerat dengan pasal terkait tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor.
Kasus ini menuai reaksi dari masyarakat setempat yang mengaku kecewa dengan tindakan pejabat publik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyalurkan bantuan kepada korban bencana. Banyak warga berharap proses hukum dapat berjalan tanpa pandang bulu hingga fakta terkait aliran dana bantuan dapat diungkap sepenuhnya.
Penyidik Kejari Samosir menyatakan akan terus melakukan pemeriksaan saksi dan mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Sementara itu, publik dan berbagai kalangan masyarakat sipil menuntut agar penanganan kasus ini menjadi momentum bagi penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat terdampak bencana.
Komentar
0 komentarBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.