DPR TELAH MENERIMA GUGATAN PEMAKZULAN GIBRAN: APA YANG TERJADI?

Diterbitkan
Tayangan
274 kali dibaca
Waktu baca
2 menit baca
Reaksi pembaca
Komentar
0 komentar
DPR TELAH MENERIMA GUGATAN PEMAKZULAN GIBRAN: APA YANG TERJADI?

DPR beberapa hari lalu telah menerima gugatan pemakzulan Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia. Purnawirawan TNI mengirimkan surat gugatan makzul tersebut.            

Tetapi perjalanan menuju pemakzulan tidak sesingkat itu terutama pihak yang mengusulkan adalah purnawirawan TNI yang tidak memiliki wewenang menyangkut hal tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto, surat pemakzulan dikirim belum tentu akan dibahas oleh pimpinan majelis.

Lebih dari itu, sudah diatur dalam undang-undang bahwa DPR dan MPR harus bisa menemukan dan membuktikan bahwa wakil presiden melakukan tindakan yang masuk dalam syarat pemakzulan. Setelah pembuktian tersebut, DPR dan MPR akan mengeluarkan putusan yang nanti harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Beberapa menyampaikan bahwa pemakzulan ini sedikit nyaris mustahil. Hal ini mengingat bahwa DPR dipenuhi oleh fraksi partai koalisi Prabowo Subianto, hanya PDI yang tidak mendeklarasikan secara terang dukungannya terhadap pemerintah. Proses politik akan terjadi terlepas dari kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran. Tidak ada fraksi yang secara agresif mendukung usulan dari purnawirawan ini. Di saat yang bersamaan, elit yang menguasai kursi perwakilan pun tak melihat ada keuntungan yang signifikan untuk menurunkan Gibran bagi mereka mengingat Gibran juga tidak begitu aktif dalam kekuasaannya. Di lain sisi, MK menyampaikan bahwa pemakzulan Gibran merupakan bentuk kekecewaan masyarakat.

Usulan pemakzulan ini harusnya ditanggapi secara serius terlepas dari motif politiknya. Hal ini sejalan dengan tanggapan sang ayah dari wakil presiden, Joko Widodo, yang menyatakan bahwa pemakzulan ini adalah dinamika demokrasi. Maka dari itu sudah sangat wajar jika memang ada usulan jika memang ada kinerja wakil presiden yang dirasa tidak menguntungkan maupun tak berarti.

Upaya pemakzulan ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan dari protes masyarakat yang tidak setuju atas pencalonan Gibran pada tahun 2024 sebagai wakil calon presiden. Pencalonan ini melanggar etika ketika Undang-Undang tentang syarat pencalonan sebagai wakil presiden tiba-tiba diubah seolah mengikuti kriteria Gibran terutama dalam segi umur dan syarat khususnya. Terlebih, jajaran hakim Mahkamah Konstitusi kala itu juga masih memiliki hubungan darah dengan Gibran karena merupakan paman dari Gibran. 

Topik: Politik

Tentang Penulis

Aurellia Angelie Shalum

Penulis artikel ini.

Komentar

0 komentar

Sebagai tamu. Masuk untuk memakai nama akun.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.