DPR Soroti Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, Isu Intervensi Politik di TNI Mengemuka

Diterbitkan
Tayangan
308 kali dibaca
Waktu baca
2 menit baca
Reaksi pembaca
Komentar
0 komentar
DPR Soroti Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, Isu Intervensi Politik di TNI Mengemuka

Jakarta — Keputusan mendadak Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) membatalkan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk ketidakstabilan internal TNI yang disinyalir tidak terlepas dari pengaruh kekuatan politik.

Letjen Kunto sebelumnya dikabarkan akan dimutasi ke jabatan strategis di lingkungan TNI. Namun, beberapa hari kemudian, rencana mutasi tersebut dibatalkan tanpa alasan resmi yang jelas. Padahal, nama Letjen Kunto sudah tercantum dalam Surat Keputusan Panglima TNI tentang mutasi dan promosi jabatan perwira tinggi.Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, secara terbuka mempertanyakan alasan di balik pembatalan tersebut. Ia menilai hal ini mencerminkan lemahnya komitmen terhadap reformasi militer yang menjunjung tinggi profesionalisme dan netralitas TNI. “Kalau mutasi bisa dibatalkan begitu saja tanpa penjelasan, ini menunjukkan bahwa keputusan strategis di militer tidak lagi berdasar pada meritokrasi, tetapi atas dasar kepentingan politik,” ujarnya.

TB Hasanuddin juga menambahkan bahwa langkah ini bisa menurunkan moral prajurit dan memicu ketidakpercayaan di kalangan perwira tinggi terhadap sistem promosi yang ada. “Bagaimana mungkin prajurit merasa dihargai jika semua bisa berubah hanya karena pertimbangan politik?” tegasnya.
Di sisi lain, pengamat militer Dr. Eko Wiratno dari Universitas Pertahanan menilai bahwa pembatalan ini bisa menimbulkan preseden buruk ke depan. “Jika praktik seperti ini terus terjadi, TNI bisa kehilangan marwahnya sebagai alat pertahanan negara yang netral. Ini bahaya bagi demokrasi,” jelasnya.

Sejumlah analis juga mengaitkan pembatalan ini dengan strategi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang kini memasuki masa awal kepemimpinannya. Beberapa pihak menduga adanya upaya mengkonsolidasikan kekuasaan dengan menempatkan figur-figur yang dinilai loyal di jabatan-jabatan kunci, termasuk di institusi militer.Hingga berita ini ditulis, Mabes TNI belum memberikan pernyataan resmi mengenai pembatalan mutasi tersebut. Sementara itu, masyarakat sipil, lembaga pengawas militer, dan tokoh-tokoh nasional mendesak adanya transparansi dan penegakan prinsip meritokrasi dalam tubuh TNI.

Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa institusi pertahanan harus dijaga dari campur tangan politik praktis agar tetap bisa menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan sesuai konstitusi.

Topik: Politik

Tentang Penulis

Syifa Raudhatul Jannah

Penulis artikel ini.

Komentar

0 komentar

Sebagai tamu. Masuk untuk memakai nama akun.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.