BKPSDM Klaten: Pelantikan PPPK Paruh Waktu Belum Dijadwalkan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Klaten telah mengajukan 3.130 pegawai non-ASN untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Saat ini, BKPSDM masih menantikan keputusan dari pemerintah pusat mengenai jumlah pegawai yang akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu serta jadwal pelantikan mereka. Sebelumnya, Pemkab Klaten secara resmi menerima kuota 3.130 pegawai dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu dari pemerintah pusat. Peserta yang terdaftar kemudian diminta untuk melengkapi dokumen administrasi yang akan diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tenggat waktu hingga hari Senin (22/9/2025).
Penetapan nomor induk (NI) untuk PPPK paruh waktu akan dilakukan setelah proses verifikasi administrasi selesai. "Untuk pengusulan NI PPPK paruh waktu, batas terakhir ke BKN telah ditetapkan pada 28 September. Kami telah mengajukan semuanya. Keputusan ada di tangan BKN," terang Kepala BKPSDM Klaten, Agus Setyawan Prasetyoko, saat ditemui Espos di Pendopo Pemkab Klaten pada hari Senin (29/9/2025).
Mengenai kapan PPPK paruh waktu akan dilantik, Agus tidak dapat memberikan perkiraan. Dia menjelaskan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Agus juga meminta para peserta yang telah menyelesaikan berkas PPPK paruh waktu untuk bersabar dan terus mengikuti berita resmi dari BKPSDM Klaten. “Khususnya bagi mereka yang non-ASN yang sudah mengikuti seleksi PPPK paruh waktu di tahap I dan II serta telah menyerahkan berkas, kami mohon kesabarannya karena kami sedang dalam proses. ”Kami harap teman-teman tetap semangat dalam bekerja sembari menunggu informasi selanjutnya dari kami melalui situs resmi kami, agar tidak ketinggalan,” jelas Agus. Sebelumnya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada 96 PPPK hasil seleksi tahap II untuk formasi tahun 2024 di Pendopo Pemkab Klaten pada hari Senin (29/9/2025).
Hamenang menyatakan bahwa 96 PPPK yang dilantik itu akan bertugas di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Mereka terdiri dari 76 PPPK di bidang pendidikan dan 20 PPPK di bidang kesehatan. Hamenang juga mengucapkan selamat dan berharap semua PPPK yang dilantik bisa bekerja sama serta berkolaborasi dengan jajaran Pemkab demi memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan Klaten yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
Komentar
0 komentarBelum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan.