Pendidikan Barak Militer: Solusi Disiplin atau Pelanggaran Hak Anak?

Program pendidikan di barak militer bagi siswa yang dianggap “bermasalah” yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah memicu perdebatan di publik. Kebijakan ini, telah mulai diterapkan di beberapa wilayah seperti Bandung dan Purwakarta, mengakibatkan terciptanya dua pandangan yang berbeda: di mana satu pihak berharap dengan adanya kebijakan ini akan menciptakan karakter disiplin, sementara pihak lain mengkhawatirkan dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak anak.

Munculnya kebijakan ini sebagai respons terhadap masalah perilaku yang ada di kalangan pelajar, seperti tawuran, bullying, narkoba, dan pelecehan seksual. Sang Gubernur Jawa Barat tersebut menyatakan bahwa program ini bertujuan membentuk mental tangguh, disiplin, dan akhlak mulia pada generasi muda. Menurutnya, banyak remaja di Jawa Barat terlibat dalam perkelahian dan memerlukan pembinaan yang lebih tegas.

Dalam program ini, siswa yang teridentifikasi bermasalah akan mendapatkan pembinaan di markas militer, sebuah kerja sama dengan pihak TNI dan Polri. Waktu pelatihan yang beragam, dengan minimal enam bulan hingga satu tahun, bahkan bisa sependek tiga hari, bergantung pada progres individu siswa. Sejak awal Mei 2025, sudah puluhan siswa dari Purwakarta dan Bandung yang dilaporkan telah mulai mengikuti program ini.

Beberapa pihak menganggap kebijakan ini adalah solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kenakalan remaja yang terus meningkat. Mereka yakin, dengan lingkungan militer yang terstruktur dan disiplin dapat membentuk karakter dan nilai positif yang mungkin sulit didapatkan di lingkungan sekolah atau keluarga. Dengan penekanannya pada kedisiplinan, ketepatan waktu, dan tanggung jawab, lingkungan militer diharapkan dapat membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, pendidikan semi-militer juga dipercaya mampu membangun mental tangguh, kemandirian, dan etos kerja keras, sehingga siswa menjadi individu yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan hidup.

Dan bagi sejumlah masyarakat memandang kebijakan ini mampu untuk memberikan efek jera bagi siswa lain, terutama dengan meningkatnya kasus tawuran dan kenakalan remaja. Mereka melihat bahwa langkah ini sebagai bentuk respons cepat dan konkret untuk mengatasi masalah sosial yang sudah meresahkan. Bahkan, adanya perubahan positif yang dilaporkan orang tua siswa peserta program turut menumbuhkan optimisme akan efektivitasnya.

Meskipun bertujuan baik dan mendapat dukungan, kebijakan pendidikan barak ini menuai banyak kritik dari berbagai kalangan, terutama psikolog, praktisi pendidikan, dan pemerhati hak anak. Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko psikologis dan stigmatisasi yang mungkin muncul. Menurut Dosen Psikologi UGM, Novi Poespita Candra, pendekatan militeristik yang cenderung behavioristik (berbasis hukuman dan penghargaan) dikhawatirkan hanya menghasilkan disiplin yang sementara dan tidak berkelanjutan saat anak kembali ke lingkungan normal. Lebih jauh, hal ini berpotensi memperparah kondisi psikologis anak dan melanggengkan stigma negatif, terutama pada masa pembentukan identitas diri remaja.

Selain itu, kebijakan ini berpotensi melanggar hak anak, seperti yang diingatkan pakar hukum Unair, Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, hal ini dikarenakan lingkungan barak militer yang tidak ideal dan berisiko diskriminatif. Ada juga kritikus lain menyebut kebijakan ini sebagai pemaksaan dan kurang memahami pendidikan humanistik yang seharusnya fokus pada pengembangan diri. Terakhir, keterbatasan psikolog atau konselor profesional di banyak sekolah juga menjadi sorotan, padahal layanan ini sangat dibutuhkan untuk penanganan perilaku anak.

Kebijakan pendidikan barak di Jawa Barat adalah upaya mengatasi kenakalan remaja yang kompleks. Meski menjanjikan pembentukan disiplin dan ketangguhan, program ini juga memunculkan kekhawatiran serius tentang dampak psikologis jangka panjang, potensi pelanggaran hak anak, dan efektivitasnya dalam memecahkan akar masalah perilaku.

Penting bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan ini dengan melibatkan lebih banyak ahli dari bidang psikologi, pendidikan, dan hak anak. Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, humanistik, dan berbasis pada pemahaman akar masalah, serta ketersediaan konseling profesional di sekolah. Cara ini dinilai akan jauh lebih efektif dan lestari dalam membentuk karakter mulia dan bertanggung jawab pada anak-anak Jawa Barat, tanpa meninggalkan stigma atau trauma.