Kontroversi Larangan Study Tour: Antara Trauma Tragedi dan Hilangnya Peluang Belajar di Luar Kelas

Jakarta, 16 Mei 2025 – Pasca terjadinya kecelakaan tragis dalam rombongan study tour beberapa waktu lalu, sejumlah pemerintah daerah langsung mengeluarkan kebijakan larangan kegiatan wisata edukatif atau study tour di lingkungan sekolah. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan siswa, namun justru menimbulkan perdebatan luas di tengah masyarakat.

Larangan ini awalnya diterapkan di beberapa wilayah seperti Jawa Barat, menyusul kecelakaan bus pariwisata yang menewaskan belasan pelajar. Meskipun berniat baik, kebijakan ini menuai kritik karena dinilai terlalu reaktif dan menyapu bersih kegiatan edukatif yang justru menjadi bagian penting dalam pembelajaran kontekstual.

Sejumlah pihak, termasuk kalangan guru dan pelaku industri pariwisata, menyuarakan kekecewaannya. Salah satunya datang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak, yang menyebut bahwa study tour adalah bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan bisa mengembangkan profil pelajar Pancasila, dengan belajar langsung dari lingkungan luar sekolah yang lebih dinamis.

Tak hanya sektor pendidikan, dunia usaha juga merasakan dampaknya. Tempat-tempat wisata edukatif seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII) mengalami lonjakan pembatalan kunjungan dari sekolah-sekolah, terutama dari wilayah Depok, Bekasi, dan Bandung. Pihak pengelola TMII menyebut potensi kehilangan pendapatan cukup besar akibat situasi ini. Hal serupa juga dialami penyedia jasa transportasi seperti PO Tifanha di Cirebon, yang mencatat pembatalan hingga 50% dari jadwal keberangkatan yang sebagian besar berasal dari sekolah.

Menanggapi polemik ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyarankan agar kebijakan larangan dievaluasi. Ia menekankan bahwa solusi terbaik adalah memastikan keamanan armada dan penyedia jasa perjalanan, bukan serta-merta melarang kegiatan yang memberikan manfaat edukatif dan sosial bagi siswa.

Kebijakan larangan study tour ini mencerminkan dilema antara menjaga keselamatan siswa dan memberikan mereka kesempatan untuk belajar di luar kelas. Diperlukan pendekatan yang seimbang agar tujuan pendidikan dan keselamatan dapat tercapai tanpa mengorbankan salah satunya.

Kini, masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan dihadapkan pada pilihan sulit: memprioritaskan keselamatan tanpa menghilangkan makna belajar yang lebih luas. Apakah larangan ini akan terus berlanjut, atau akan diubah menjadi kebijakan yang lebih bijak dan proporsional?