KEBIJAKAN BARU DEDI MULYADI, MEMASUKAN ANAK ANAK NAKAL KEDALAM BARAK MILITER

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan kebijakan kontroversial memasukkan remaja bermasalah ke barak TNI untuk pembinaan karakter.

Menurut bogor.jawapost.com, kebijakan ini pertama kali diterapkan pada 1 Mei 2025 di Purwakarta, dengan mengirimkan sekitar 39–40 siswa yang diketahui terlibat dalam tawuran, merokok, bahkan penggunaan narkoba, ke Resimen Artileri Medan Sthira Yudha Kostrad selama masa pembinaan enam bulan. Dikutip dari tempo.com, Dedi, pembinaan ini bersifat edukatif, bukan hukuman. Ia menegaskan bahwa remaja tersebut membutuhkan “rutinitas, arahan, dan contoh” untuk menemukan kembali arah hidup mereka. TNI dianggap pihak yang tepat untuk menanamkan kedisiplinan, mental, dan tanggung jawab tanpa unsur kekerasan. Dikutip dari kompas.bandung.com,

Dedi juga menjelaskan bahwa instruktur TNI selama ini sudah aktif dalam pendidikan baris-berbaris, paskibraka, dan pramuka, sehingga kehadirannya di konteks sipil bukan hal asing.Menteri HAM menyatakan mendukung kebijakan ini. Ia menyoroti bahwa fokus program adalah pembentukan disiplin, karakter, dan mental anak. Dedi bahkan membuka pintu bagi Komnas HAM, DPR, dan Komisi Perlindungan Anak untuk menguji implementasi program di lapangan. Namun, kritik datang dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan anggota DPR. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyebut bahwa TNI tidak memiliki kewenangan untuk praktik pendidikan sipil di barak militer dan meminta evaluasi ulang (dikutip dari kompas.bandung.com).

Anggota DPR, seperti Bonnie Triyana dan Giri Ramanda Kiemas, menyoroti potensi pelanggaran hak anak, menyerukan agar ada kajian mendalam serta penguatan pendekatan psikologis dan holistik daripada hanya pendekatan militeristik. Psikolog anak juga dihadirkan dalam diskursus.

Dikutip dari poskota.co.id, Intan Erlita M.Psi menilai bahwa meskipun pelatihan militer bisa efektif untuk kasus ekstrim seperti tawuran atau kriminalitas berat program ini perlu dilengkapi pendampingan konsisten dan penanganan psikologi yang mendalam.Pengiriman remaja bermasalah ke barak TNI selama enam bulan memang dapat memberikan struktur dan kedisiplinan. Namun, tanpa pendampingan psikologis dan evaluasi jangka panjang, kebijakan ini berisiko mengabaikan kebutuhan mental dan konteks sosial peserta. Kebijakan ini juga membuka diskusi serius soal peran militer dalam ranah pendidikan sipil dan batas antara pembinaan karakter dan militerisasi remaja. Kebijakan ini memang ambisius dan berniat menolong remaja bermasalah, namun jalan ke depan harus inklusif agar tidak menimbulkan efek samping psikologis dan sosial. Evaluasi ketat, pendampingan profesional, serta keterbukaan terhadap saran publik menjadi kunci kesuksesan dan legitimasi program ini di mata masyarakat.

Sumber Gambar: Klikread.com