Guru dan Tendik Ikut Kebagian Program Makan Bergizi Gratis Mulai 2026

Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa cakupan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan semakin luas pada tahun 2026. Jika sebelumnya program ini hanya ditujukan untuk siswa sekolah, mulai tahun depan guru, tenaga kependidikan (tendik), hingga relawan posyandu juga akan memperoleh hak yang sama.

Sekretaris Badan Gizi Nasional (BGN), Sarwono, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui perluasan sasaran program ini. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang merata, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga tenaga pendidik serta masyarakat yang berperan di bidang sosial.

Juru bicara BGN Rey Hendra, menambahkan bahwa arahan Presiden secara tegas menyebut guru dan tenaga kependidikan termasuk dalam kelompok yang berhak menerima MBG. Meski demikian, detail mengenai waktu pelaksanaan teknis distribusi untuk kelompok baru ini masih menunggu keputusan lebih lanjut.

Perluasan penerima manfaat ini diiringi dengan lonjakan anggaran BGN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Sarwono mengungkapkan, dana yang dialokasikan melonjak hamper tiga kali lipat, mencapau Rp 268 triliun.

Sebelumnya, nota keuangan 2026 sempat mencatat alokasi anggaran program MBG sebesar Rp 335 Triliun. Namun, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa angka resmi yang diterima hanya Rp 268 triliun. Adapun selisih Rp 67 Triliun masuk dalam kategori dana Cadangan (stand by budget) yang tidak termasuk dalam pagu utama.

BGN menerima Surat Bersama Pagu Anggaran dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas pada 3 juli 2025. Dari pagu indikatif awal senilai Rp 217 triliun, pemerintah memberikan tambahan Rp 50 triliun, sehingga total resmi ditetapkan Rp 268 triliun.

Anggaran tersebut dibagi ke tiga sektor, yakni pendidikan Rp 233 triliun (83,4%), Kesehatan Rp 24,7 triliun (9,2%), dan ekomoni Rp 19, 7 triliun (7,4%). Dari keseluruhan dana, sebagian besat tetap digunakan untuk mendukung siswa sekolah dengan alokasi Rp 34 triliun. Selain itu, Rp 3,1 triliun ditujukan untuk ibu hamil, menyusui, dan balita.

Pos anggaran lain meliputi belanja pegawai Rp 3,9 triliun, digitalisasi Rp 3,1 triliun, pemantauan serta pengawasan Rp 700 miliar, dan pelatihan tenaga gizi Rp 3,8 triliun.

Dengan diperluasnya penerima manfaat, pemerintah berharap distribusi gizi yang merata tidak hanya menjaga Kesehatan generasi muda, tetapi juga memperkuat peran guru, tendik, dan relawan posyandu sebagai garda depan pembangunan manusia Indonesia