Potongan Pajak Marketplace: Kebijakan Baru yang Picu Pro dan Kontra di Kalangan Penjual Online

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru yang menyasar sektor perdagangan digital, khususnya penjualan melalui platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan TikTok Shop. Salah satu poin utama dalam kebijakan tersebut adalah mekanisme pemungutan pajak penghasilan (PPh Final) sebesar 0,5 persen yang akan dipotong langsung oleh platform marketplace dari omzet bruto penjual. Kebijakan ini rencananya mulai diberlakukan pada pertengahan tahun 2025 dan saat ini masih dalam proses finalisasi peraturan menteri keuangan (PMK).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa aturan ini tidak menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengubah cara pemungutannya. Jika sebelumnya pelaku usaha sendiri yang menyetor pajak penghasilan secara mandiri, maka dalam skema terbaru, marketplace akan menjadi pihak yang memotong dan menyetorkan pajak tersebut ke negara. Sistem ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas kepatuhan pajak dan menertibkan praktik ekonomi digital yang selama ini sulit dipantau secara real time.Adapun tarif 0,5 persen tersebut hanya akan dikenakan kepada penjual dengan omzet tahunan di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu. Penjual dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak melalui skema pemotongan ini.

Meski kebijakan ini dinilai akan menyederhanakan kewajiban perpajakan bagi para pelaku usaha karena pemungutan dilakukan secara otomatis, respons masyarakat tidak sepenuhnya positif. Banyak penjual online, terutama pelaku usaha mikro dan kecil, menyuarakan kekhawatiran di media sosial. Mereka menilai kebijakan ini bisa menggerus keuntungan yang sudah minim, apalagi bagi mereka yang menjual produk dengan margin tipis. Bahkan, sejumlah pelaku usaha mempertimbangkan untuk keluar dari platform marketplace dan beralih ke kanal penjualan informal seperti media sosial demi menghindari potongan tersebut.Menanggapi hal ini, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana pemberlakuan kebijakan tersebut secara bertahap dan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha. Ketua Umum idEA, Bima Laga, mengatakan bahwa sistem ini harus dilengkapi dengan edukasi menyeluruh, baik kepada penjual maupun konsumen, agar tidak terjadi salah paham dan kecurigaan terhadap platform.

Dari sisi pemerintah, langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam memperluas basis pajak nasional, terutama dari sektor yang selama ini kurang tersentuh. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), transaksi e-commerce di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara masih tergolong rendah. Maka, sistem pemotongan otomatis oleh marketplace dinilai sebagai langkah yang efisien, transparan, dan adil dalam menghadapi pertumbuhan ekonomi digital.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menyetarakan perlakuan fiskal antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital. Selama ini, penjual offline secara rutin dikenakan kewajiban pajak berdasarkan omzetnya, sementara sebagian pelaku usaha online dapat lolos dari kewajiban tersebut karena tidak tercatat secara administratif.Meski demikian, sejumlah pakar ekonomi mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu agresif dalam memburu pajak dari sektor UMKM. Ekonom INDEF, Nailul Huda, menyebut bahwa pengenaan pajak yang terlalu cepat dan menyeluruh dapat menimbulkan resistensi dari pelaku usaha kecil dan justru memicu praktik penghindaran pajak yang lebih masif.Sejauh ini, pemerintah masih membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Kementerian Keuangan menyatakan akan terus mensosialisasikan kebijakan ini dan memastikan bahwa tidak ada pelaku usaha kecil yang dirugikan. Jika berjalan dengan baik, kebijakan pemotongan pajak otomatis ini tidak hanya menjadi alat penertiban fiskal, tetapi juga instrumen untuk memperkuat ekosistem e-commerce yang transparan, adil, dan berkelanjutan.